Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    REI : Permudah Ijin MBR

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_14221.jpg

    BANDUNG - Target membanguan 1 juta unit rumah harus didukung dengan mempermudah perijinan. Salah satu upayanya, mempermudah perizinan
    rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    "Kami menyambut dan merespon kemudahan izin pemda demi suksesnya program 1 juta rumah yang dicanangkan presiden," tandas Ketua Umum DPP
    Real Estat Indonesia (REI), Eddy Hussy di Bandung.

    Ditegaskan, pihaknya merespon komitmen beberapa kementerian,  yang siap mempermudah perizinan. Menurutnya, hingga saat ini, pihaknya
    belum merasakan adanya kemudahan-kemudahan tersebut di daerah-daerah.

    Untuk itu, Eddy menyatakan, pihaknya mengajak seluruh stake holder perumahan, termasuk di daerah, guna turut berkomitmen dan bertanggung
    jawab dalam menunjang suksesnya program pemerintah tersebut.

    Eddy berpendapat, sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah wajib mendukung program perumahan MBR. Saat ini,
    ungkapnya, masih ada sejumlah tantangan dan kendala yang dialami kalangan pengembang,  berkenaan dengan izin pembangunan MBR.

    Misalnya, jelas Eddy, belum adanya penyeragaman ketentungan berkaitan dengan keringanan pungutan izin mendirikan bangunan (IMB) hunian MBR
    di daerah. Hingga kini, ujarnya, hal itu masih bergantung pada good will setiap pemerintah daerah. Sedangkan penyederhanaan perizinan
    masih dalam tahap proses pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Direktur Kawasan Perkotaan dan Perbatasan Negara Kemendagri, Budiono Subambang, mengutarakan, pemerintah daerah harus lebih aktif mendukung
    program 1 juta Rumah. Guna mendukung program 1 juta rumah, ungkapnya, pihaknya melakukan iventarisir aset-aset di daerah sehingga
    termanfaatkan bagi pembangunan perumahan.

    Selain itu, tambahnya, pihaknya pun terus melangsungkan sosialisasi dan koordinasi, khususnya, berkenaan dengan kalangan pegawai negeri
    sipil (PNS) lingkup kementerian. jo

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus