Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Teddy : Sukseskan dan Awasi Pilkada

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_14323.jpg

    KARAWANG-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Propinsi Jawa Barat, Rabu (7/10) menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi PNS,Kepala Desa, dan pemilih pemula dalam rangka mengawasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten KarawangTahun 2015.

    Kegiatan itu dipusatkan di Hotel Swiss Belin dan dibuka langsung oleh Sekda Kabupaten Karawang, H.Teddy Rusfendi. Turut hadir  Ketua Bawaslu Propinsi Jawa Barat Hardimen Koto beserta jajarannya.

    Sekda Kab Karawang H. Teddy dalam sambutannya menjelaskan,  bahwa kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis sebagai wujud tanggung jawab dan kewajiban semua pihak dalam upaya mensukseskan pelaksanaan Pilkada secara langsung, aman dan berkualitas. Olehnya itu, saya harapkan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait, terutama para camat dan kepala desa yang lebih dekat dan berhadapan langsung dengan proses pelaksanaan Pilkada di wilayahnya masing-masing, agar dapat mengikuti kegiatan ini secara seksama serta diharapkan pula terwujudnya koordinasi dan saling bertukar pikiran untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi secara preventif.

    Teddy berharap  adanya  partisipasi masyarakat  paling tidak 80%. Dengan adanya pilihan  Pasangan Calon diharapkan dapat merangsang seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada, harapnya.


    Teddy ingatkan agar PNS harus netral dan hak pilih harus digunakan. Jangan terlibat dalam kegiatan kampanye, karena itu semua melanggar sebagaimana  pada UU ASN. Bahkan terdapat Surat Edaran dari Menpan ARB,  Surat Edaran Menteri No. B2355 tanggal 22 Juli 2015 yang sudah disebar ke seluruh OPD

    Intinya yaitu, dengan adanya dasar itu Sekda sebagai jendral PNS di Kabupaten tidak segan-segan untuk menjatuhkan sanksi bagi ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan kampanye. Sanksi hukumannya, bisa sedang sampai berat. Sanksi sedang yaitu berupa penundaan promosi, penundaan tunjangan kinerja, penundaan kenaikan gaji sampai dengan pemberhentian homat dan tidak hormat.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Propinsi Jawa Barat, Hardimen Koto dalam sambutannya menjelaskan bahwa pemilihan gelombang pertama untuk Propinsi Jawa Barat ada delapan Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan serentak.

    Digelar pilkada pada 9 Desember saat ini waktunya sudah cukup mendesak, perangkat pengawasan khususnya Panwas Kabupaten Karawang, Panwas Kecamatan dan Pangawas Pemilihan Lapangan sudah terbentuk, akan tetapi masih membutuhkan partisipasi serta peran masyarakat untuk turut membantu Pengawasan Pemilihan dalam melakukan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karawang. Dirinya menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, strategi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan adalah melalui pendekatan prefentif (pencegahan) dan pendekatan Represif (penindakan).

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus