Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_14443.jpg

    BANDUNG-Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung dan mengapresiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang diajukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada DPRD Jabar.

    Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 6 Raperda yang salah satu diantaranya adalah Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, beberapa waktu lalu.

    “Kami sangat mendukung dan mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Raperda ini. Hal ini membuktikan adanya keberpihakan Pemprov Jabar terhadap masyarakat miskin,” kata juru bicara Fraksi PKS, H. Satori.

    “Fraksi Gerindra menyambut baik Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, karena selama ini penegakkan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas,” kata juru bicara Fraksi Gerindra, Dadang Kurniawan.

    Nada sarkartis yang kerap kita dengar bahwa hukum di Indonesia itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas, menurut Fraksi PKB, sebagai gambaran yang memperlihatkan bagaimana supremasi hukum di Negara yang kita cintai ini masih sangat timpang. Meski demikian, harapan Fraksi PKB tidak lantas pupus.

    “Dengan adanya raperda ini bisa memberi secercah harapan bagi proses penegakkan hukum di Indonesia,” kata juru bicara Fraksi PKB, Hj. Fatimah.

    Fraksi Partai Demokrat juga sangat mengapresiasi raperda ini. Diharapkan, pasca penetapan raperda ini, maka masyarakat miskin betul-betul akan mendapatkan jaminan bantuan hukum ketika mereka menghadapi permasalahan hukum. Hal senada ditegaskan Farkasi Partai Golkar Amanah.

    “Diharapkan dengan adanya raperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan,” kata juru bicara Fraksi Partai Golkar Amanat, Hj. Tien Sutini Bunyamin.

    Fraksi Partai Nasdem Hanura menyatakan memahami raperda ini, karena dari fakta yang ada, permasalahan hukum yang muncul dan menimpa masyarakat miskin belum mendapatkan pembelaan. Fraksi Partai Nasdem Hanura berharap, perda ini bisa melindungi secara hukum seluruh masyarakat atau kelompok masyarakat miskin yang ada di Jawa Barat.

    Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Raperda tersebut mengatur besaran alokasi APBD Provinsi Jawa Barat dan kuantitas rakyat miskin calon penerima bantuan hukum. Hal demikian juga, dinyatakan oleh Fraksi PPP.

    “Adanya penguatan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat, diharapkan dapat membantu meringankan dalam memperoleh keadilan masyarakat miskin melalui bantuan lembaga hukum yang terakreditasi dan dapat dipertanggungjawabkan keprofesionalitasannya,” kata juru bicara Fraksi PPP,  Chumaedi.

    Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan perlunya penyebarluasan informasi dan sosialisasi tentang hak dan kewajiban bagi setiap warga miskin dalam memperoleh bantuan hukum dan pendanaannya. (enal)

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus