Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Batasi Kepemilikan Asing di Industri Pengolahan Ikan

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_14504.jpg

    BANDUNG-Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Hermanto menolak usulan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang ingin membuka kepemilikan asing hingga 100% di sektor industri pengolahan perikanan.‎ Bila kepemilikan asing dibuka 100% maka nilai tambahnya juga 100% bisa menjadi milik asing.

    “Kepemilikan asing dibatasi maksimal 60 persen saja agar kita juga bisa menikmati nilai tambahnya,” kata Hermanto dalam siaran pers yang disampaikan kepada jabarprov.go.id, Rabu (21/10).

    Politisi PKS ini mengharapkan adanya revisi aturan agar bisa mengarahkan investor asing ke Kawasan Indonesia Timur. Selama ini, banyak keluhan tentang sulitnya menjual hasil tangkapan dari para nelayan disana.

    “Potensi ikan kita sangat besar di Maluku, Maluku Utara dan Papua.  Optimalkan potensi tersebut dengan memperbanyak pabrik pengolahan ikan disana,” kata Hermanto.

    Revisi aturan, menurut anggota DPR dari Dapil Sumatera Barat I ini juga harus memuat klausul merekrut tenaga kerja lokal. Pada Februari lalu Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa penduduk yang bekerja masih didominasi oleh penduduk berpendidikan rendah yaitu SD sebanyak 45,19% dan SMP sebanyak 17,77%.

    “Seoptimal mungkin perusahaan menggunakan pekerja kerah biru lokal. Lapangan kerja untuk pekerja kerah biru mutlak diisi oleh WNI karena saat ini mayoritas angkatan kerja adalah penduduk berpendidikan rendah,” kata Hermanto. (enal)

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus