Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Revisi UU Minerba Harus Utamakan Kepentingan Nasional

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_14526.jpg

    BANDUNG - Anggota Komisi VII DPR RI,  Iskan Qolba Lubis dalam release yang diterima jabarprov.go.id, Jum'at (23/10) mengatakan revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) No. 4 Tahun 2009 harus mengutamakan kepentingan nasional. Oleh karena itu,  revisi UU Minerba  harus dilakukan secara hati-hati  serta memerlukan adanya road map yang jelas dan mengakomodasi segala kepentingan stake holders, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat.

    Untuk melakukan revisi atas UU Minerba diperlukan  kajian komprehensif agar menghasilkan pengetahuan baru sehingga perlu dihimpun pandangan dari berbagai kalangan, seperti pengamat pertambangan, praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan akademisi. Dengan pendekatan ini, diharapkan berbagai kekurangan yang terjadi pada penyusunan UU Minerba sebelumnya dapat dihindari.

     seiring berjalannya waktu, ujar Lubis  UU Minerba tersebut juga telah mengalami beberapa kali gugatan untuk dilakukan peninjauan ulang (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK), baik yang berasal dari pihak pengusaha maupun masyarakat sipil. Menyikapi kondisi tersebut, masalah kedaulatan  harus menjadi isu yang harus diperjuangan dalam revisi UU Minerba ini. Dikarenakan, selama ini kekayaan pertambangan kita telah banyak dikuasai asing. Sehingga, rakyat Indonesia, melalui pemerintah sebagai pemilik, tidak menikmati secara leluasa kekayaan alam tersebut.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus