Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    SKPD Tidak Perlu Ragu Eksekusi Penyerapan Anggaran

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_14554.jpg

    BANDUNG- Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Haris Bobihoe menyatakan, baik buruknya kinerja birokrasi salah satunya ditentukan oleh penyerapan anggaran yang sesuai dengan target yang sudah  disepakati dan menjadi komitmen bersama.

    “Kami berharap seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tidak perlu ragu dan takut untuk melakukan eksekusi penyerapan anggaran,” kata Abdul Haris Bobihoe dalam sambutannya pada acara Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran  (TA) 2015 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jum’at (23/10).

    Apalagi, lanjut Abdul Haris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2013 tentang  Keuangan Negara memberikan kewenangan diskresi bahwa kebijakan administrasi bukan masuk ranah pidana, dan yang terbaru terbitnya Surat Edaran  berupa penegasan bahwa pelanggaran yang bersifat administrative tidak bisa dipidanakan.

    “Tentunya selama itu untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Jawa Barat, kami DPRD Provinsi Jawa Barat tidak akan ragu memberikan dukungan,” tegasnya.

    Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, kata Abdul Haris, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan rill masyarakat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Barat. Karena itulah pada tahap penyerahan DPPA TA 2015 ini, DPRD Provinsi Jawa Barat mengharapkan agar dalm penggunaan anggaran dapat digunakan dengan sebaik-baiknya serta tetap mengutamakan azas kehati-hatian.

    DPRD Provinsi Jawa Barat meminta kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kiranya memenuhi komitmen untuk menggunakan anggaran tepat sasaran, tepat waktu dan mencegah kemungkinan adanya penyimpangan yang akan berimplikasi hukum, yang pada akhirnya akan menghambat proses  pembangunan.

    Terlebih, kata Abdul Haris,  ke depan kita akan menghadapi agenda yang besar yaitu pemilihan kepala daerah serentak dan PON XIX 2016 yang tentunya sangat membutuhkan penyerapan anggaran yang tepat waktu.

    Menggaris bawahi apa  yang menjadi perhatian pemerintah pusat, terkait lambatnya proses  penyerapan anggaran setahun terakhir ini, dan hal yang sama juga terjadi di  Jawa Barat, terntunya kita tidak menginginkan hal yang sama  terulang kembali. Dalam kondisi dimana masyarakat sangat membutuhkan dukungan serta sokongan tentunya keterlambatan penyerapan anggaran akan semakin berdampak pada  kondisi perekonomian masyarakat mengingat penyerapan anggaran sendiri memang penting untuk mendorong terciptanya multiplayer efek terhadap ekonomi.

    Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat, katanya,  diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja, tepat sasaran dan tepat guna.

    “Kepada seluruh SKPD Provinsi Jawa Barat, mudah-mudahan pencapaian yang telah diraih di tahun-tahun sebelumnya, menjadi pemicu agar dapat lebih meningkatkan kinerja di sisa waktu tahun 2015 ini,” katanya. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus