Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    BPMPD Kerjasama BPKP Membimbing Perangkat Desa

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_14555.jpg

    BANDUNG- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Dede Rusdia, MAP mengatakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, pemerintah provinsi tidak ada keterkaitan langsung dengan proses penyaluran dana bantuan desa dari pemerintah pusat. 

    Dana bantuan tersebut, langsung disalurkan oleh kementrian ke kas desa melalui kas daerah kabupaten masing-masing.

    “Kewajiban kita hanya membimbing para kepala desa agar bantuan keuangan tersebut, terserap lebih bagus lagi,” kata Dede Rusdia, usai menghadiri acara Penyerahan DPPA TA 2015 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjawab pertanyaan jabarprov.go.id terkait dana bantuan desa, Jum’at (23/10).

    Dalam memberikan bimbingan kepada para kepala desa tersebut, kata Dede, pihaknya bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat.

    “Diharapkan berbagai bimbingan teknis yang kita berikan itu dapat meningkatkan kualitas perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan dan pembangunan desa,” katanya.

    Dede berharap, penggunaan bantuan desa di Jawa Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Jawa Barat tetap kondusif. Tidak ada perangkat desa yang tersangkut hukum karena penyelahgunaan dana bantuan desa.

    “Insya Allah di Jabar kondusif, terhindar dari penyalahgunaan dana bantuan desa. Kalau ternyata masih ada yang salah satu dua, ya mungkin namanya juga manusia, tapi mduah-mudahan semua sukses,” katanya.

    Menurut Dede, masyarakat desa harus mengetahui untuk apa dana bantuan desa itu digunakan dan itu kewajiban para kepala desa dan perangkatnya untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat. Dana bantuan desa itu harus digunakan untuk pembangunan fisik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    “Diutamakan untuk pembangunan infrastruktur atau fisik desa, diantaranya untuk membangun jalan desa, irigasi desa dan pembangunan fisik desa lainnya. Kalau jalan desa sudah bagus, irigasi desa sudah bagus dan pembangunan fisik lainnya sudah bagus, ekonomi kerakyatan akan bangkit,” katanya. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus