Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    DPR Dorong Pemerintah Boikot Produk Perusahaan Pembakar Lahan

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_14557.jpg

    BANDUNG - Komisi I DPR RI,  Sukamta, mendorong pemerintah memboikot perusahaan pembakar lahan yang menyebabkan persoalan kabut asap di sebagian wilayah Indonesia. Pasalnya, perusahaan tersebut telah menyebabkan kebakaran menjadi tidak terkendali, sehingga layak untuk dituntut, baik secara perdata maupun pidana.

    "Umumkan siapa saja perusahaannya dan apa produknya. Kalau perlu, serukan boikot produknya oleh negara. Kalau ada peraturan yang membolehkan pembakaran lahan, seperti Perda, Pergub, dan Perbup, harus segera direvisi," kata anggota Komisi I DPR RI, Sukamta dalam release yang diterima jabarprov.go.id, Senin (26/10).

    Menurut Sukamta, dampak dari kabut asap ini memunculkan ancaman dari daerah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Artinya, juga mengancam keutuhan bangsa. Oleh karenanya diharapkan pemerintah harus sesegera mungkin mengatasinya secara sistematis dan sistemik.

    Pemerintah, dengan peristriwa ini diminta  segera memberlakukan tanggap darurat bencana asap. Konsekuensi pembiayaan tanggap darurat dapat ditanggulangi dulu dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN. Solusi yang bisa dilakukan, talangi dulu dengan APBN nanti biayanya dibebankan ke perusahaan pembuat kebakaran. Rakyat selamat dulu, baru diperdebatkan beban pembiayaannya.

    Sebagaimana diketahui, ujar Sukamta persoalan kabut asap masih melanda sebagian wilayah Indonesia. Tidak hanya di Riau, kabut asap kini menyasar wilayah Indonesia yang lain seperti Kalimantan, Sulawesi, bahkan hingga ke Papua. 

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus