Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Di sektor Kesehatan Diperlukan Harmonisasi UU

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_14639.jpg

    BANDUNG - Anggota Komisi IX DPR RI,  Adang Sudrajat dalam release yang diterima jabarprov.go.id, Jum'at (30/10) mengatakan saat ini telah terjadi disharmoni undang-undang (UU) di sektor kesehatan. Hal ini mengakibatkan peningkatan kualitas kesehatan nasional sulit tercapai.
     
    Sejak amandemen IV UUD 1945, setiap sektor menindaklanjuti pada pembuatan UU baru untuk mengawal reformasi. Namun sektor kesehatan berjalan tidak beraturan dengan menyusun UU sendiri seperti : UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, UU Praktik Kedokteran, UU SJSN, UU BPJS, UU Tenaga Kesehatan,  UU keperawatan, UU Kesehatan mental.
     
    Dengan kondisi tersebut,  kepada komisi IX DPR RI diusulkan untuk melakukan rapat gabungan komisi IX dan X untuk menyesuaikan disharmoni undang-undang di bidang kesehatan.  Usul konkritnya adalah penghapusan uji kompetisi, internship, dan penghentian pendidikan DLP (dokter layanan primer).
     
    Seharusnya DLP dihapus saja. Sebab DLP keterampilannya sangat umum dan makin berkurang daya saingnya. Jika keadaan ini tetap dilanjutkan, lapangan kerja di sektor kesehatan akan diisi oleh tenaga kerja asing yang lebih spesifik keterampilannya.
     
    Harapannya,  ujar Adang sektor kesehatan dikuasai asing, kita sebagai bangsa harus memiliki kewibawaan untuk dapat berdiri di kaki kita sendiri. Oleh kerena itu, regulasi untuk mendukung dan memperkuat instrumen kesehatan nasional harus diperjuangkan. (NR)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus