Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Disorda Jabar Siapkan Raperda Kepemudaan

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_14685.jpg

    BANDUNG- Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Jawa Barat, Drs.H. Dadi Supriadi, M.Pd mengatakan, Peraturan Daerah tentang Kepemudaan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jawa Barat. Oleh karena itu, katanya, pihaknya kini tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah untuk diajukan ke DPRD Provinsi Jawa Barat.

    “Ada beberapa pertimbangan kami menyusun raperda kepemudaan. Dari pertimbangan-pertimbangan itu, kami berpikir bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus segera menyusun raperda kepemudaan,” kata Dadi dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Jawa Barat, di ruang Pansus DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (2/11).

    Pertimbangan pertama, jelas Dadi, potensi pemuda di Jawa Barat cukup besar jumlahnya, hampir mencapai 17 juta jiwa. Pertimbangan yang kedua, adalah semakin banyaknya organisasi kepemudaan di Jawa Barat. Hingga saat ini, berdasarkan catatan ada 106 OPK yang terdaftar di KNPI Provinsi Jawa Barat, belum lagi OKP yang belum terdaftar di KNPI. Pertimbangan yang ketiga, adalah fenomea yang terjadi pada kaum pemuda saat ini.

    “Pertimbangan yang terakhir yang mendasari kami segera melangkah untuk mengusulkan raperda kepemudaan ini adalah semakin pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, khususnya dalam bidang komunikasi,” katanya.

    Dalam menyiapkan raperda kepemudaan ini, jelas Dadi, pihaknya sudah mulai melangkah pada tahun 2014, yaitu dengan menyusun dan menuntaskan naskah akademik. Dari naskah akademik tersebut dikristalisasi ke dalam bentuk draf perda yang didalamnya mencakup lima ranah, yaitu bagaimana memberdayakan potensi yang dimiliki oleh para generasi muda, bagaimana supaya pemuda siap memimpin di masa yang akan datang, bagaimana supaya para pemuda ketergantungannya tidak terlalu tinggi kepada pemerintah, bagaimana membangun jiwa kewirausahaan para pemuda dan bagaimana kita bisa menularkan atau mewariskan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa ini kepada generasi muda.

    “Kelima ranah tersebut menjadi focus secara substantive di dalam draf perda yang kami himpun menjadi 12 bab dan 35 pasal,” katanya. (enal)

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus