Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Wagub : LKBH Korpri Bukan Beking PNS

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_14966.jpg

    BANDUNG–Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar membuka Rapar Koordinasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Badan Pengurus Korpri Jabar di Gedung Sate, Selasa malam (24/11).

    Dalam sambutannya, Wakil Gebernur Jabar Deddy Mizwar menegaskan, LKBH Korpri bukan beking bagi PNS untuk melanggar hukum, tetapi justru menjadi pencegah pelanggaran hukum.

    “LKBH bukan beking bagi PNS untuk melanggar hukum, tetapi justru menjadi lemaga pencegah pelanggaran hukum. Tetapi jika ada PNS yang memang terkena kasus hukum, wajib hukumnya LKBH memberi bantuan hukum” ujarnya.

    Wagub juga menegaskan, LKBH jangan sampai mencari perkara karena anggaran yang ada, tetapi justru anggaran yang ada itu digunakan sepenuhnya untuk membantu perkara hukum dan memberikan konsultasi hukum pada PNS.

    “Jangan mentang-mentang dana yang tersedia cukup memadai, maka LKBH cari-cari alasan untuk berperkara. Tidak seperti itu maksudnya. Tetapi justru dana dari APBD yang dikucurkan untuk LKBH, dijadikan untuk menunjang kegiatan dalam memberi pelayanan yang terbaik untuk PNS, baik yang hanya konsultasi maupun yang memang benar-bernar berperkara hukum” jelas Wagub.

    Rakor LKBH ke-2 tahun 2015 akan berlangsung selama 3 hari, dan diikuti oleh LKBH seluruh Kabupaten Kota se- Jawa Barat. (Pun)

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus