Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Larangan Transportasi Online Mengekang Kreatifitas

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_15347.jpg

    BANDUNG - Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar menilai jika transportasi ojek dan taksi berbasis online dilarang maka akan membuat sebagian masyarakat kehilangan pendapatan.

    "Kalau itu dilarang maka sebagian masyarakat hilang pendapatannya. Pasalnya, tidak sedikit masyarakat yang memilih profesi sebagai pengemudi   seperti Go-Jek, GrabBike, Uber, Blue Jek, Lady-Jek, dan lainnya,” ujarnya.

    Selain soal pendapatan, lanjutnya, transportasi online telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah pengguna transportasi tersebut. "Kalau berhenti maka masyarakat akan sulit cari transportasi," bebernya.

    Pemerintah sempat melarang pengoperasian ojek dan taksi online karena dinilai tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

    Selain Demiz, Presiden Jokowi juga tidak setuju dengan dengan aturan pelarangan beroperasinya ojek dan taksi online yang dibuat Kementerian Perhubungan. Larangan tersebut dinilai mengekang kreativitas anak muda.

    Menurutnya, tidak adanya aturan yang mengatur ojek sebagai transportasi umum ini tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan pelarang. Terlebih, Presiden melihat sebagian masyarakat bergantung pada transportasi jenis ini. jo

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus