Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    DPR Ri Kritisi Rencana Kebijakan Dana Ketahanan Energi

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_15473.jpg

    BANDUNG-Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal, atas rencana pemerintah yang akan mengeluarkan kebijakan dana ketahanan energi menyampaikan kritisinya. Kritisi tersebut, disampaikan dalam penjelasannya di release yang diterima jabarprov.go.id, Selasa (29/12).

    Menurut Refrizal,  rencana pemerintah untuk menurunkan harga premium dan solar sebagai dampak turunnya harga minyak dunia, menjadi anomali saat Menteri ESDM Sudirman Said mengeluarkan kebijakan Dana Ketahanan Energi (DKE). Hal demikian diungkapkan Refrizal dalam rilisnya yang diterima jabarprov.go.id.

     Sejalan dengan  visi Trisakti yang bermakna bahwa bangsa Indonesia harus berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam kebijakan terkait Trisakti, pemerintah harus patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar proses ketatanegaraan berjalan sebagaimana mestinya.

    “Dalam sistem keuangan negara, prinsip dasar memungut dan mengeluarkan (keuangan negara) harus melalui UU. Bila ada Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, dapat dipastikan kebijakan tersebut melanggar hukum.

    Seandainya pemerintah tetap ingin memungut Dana Ketahanan Energi, maka pungutan tersebut harusnya ditujukan kepada kontraktor minyak dan gas bumi, bukan memungut dari rakyat. Oleh karena itu, harapannya  pemerintah segera mencabut aturan yang mulai berlaku 5 Januari 2016 mendatang tersebut.

    Diketahui, ujar Refrizal dasar hukum pemerintah dalam memungut Dana Ketahanan Energi adalah Pasal 30 UU 30/2007 dan pasal 27 PP 79/2014. “Padahal, jelas di Konsideran PP 79/2014 secara spesifik disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan untuk melaksanakan pasal 11 ayat (2) UU 30/2007 tentang Energi, bukan aturan turunan dari pasal 30 UU 30/2007 sebagaimana dimaksud.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus