Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemerintah Harus Segera Membenahi Sistem Penataan Tenaga Kesehatan

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/lediahanifa.jpg

    Belum tuntas Misran, mantri perawat asal Kalimantan Timur menanti fatwa MK berkaitan dengan pasal dari UU Kesehatan tahun 2009 yang menjerat dirinya ke dalam penjara, kini Irfan Wahyudi, mantri perawat asal Situbondo juga tersandung kasus serupa. Karena memberi pertolongan medis, Irfan ditangkap polisi.

    Kasus Irfan Wahyudi ini membuat geram Ledia Hanifa, anggota Komisi IX  DPR RI yang membidangi soal Kesehatan, Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. “Persoalan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata di negeri ini, serta tidak adanya landasan yang memberi kepastian dan payung hukum bagi tenaga perawat atau mantri menjadi tanggung jawab pemerintah,” tegas Hj. Ledia Hanifa Amaliah, SSi, MPsi.T, dalam rilisnya yang diterima Jabarprov.go.id, Senin (17/1).

    Ia lalu menjabarkan keprihatinannya. Kalau sekedar mengacu pada Undang-undang Kesehatan, ratusan ribu perawat atau mantri bisa terpidana, karena pertama mereka dianggap tidak memiliki wewenang memberi bantuan medis langsung pada pasien, tetapi di sisi lain, menolak memberi bantuan medis pada situasi kedaruratan juga bisa dipidana. Kedua, wewenang memberi bantuan medis hanya pada dokter, sementara faktanya di Indonesia hampir separuh puskesmas kekurangan atau malah tidak punya dokter sama sekali.

    “Ini kan seperti  memakan buah simalakama. Tidak menolong pasien bisa terpidana, tapi menolong pasien juga bisa terpidana. Lantas bagaimana masyarakat kita yang jumlahnya jauh lebih banyak tinggal di pedesaan dan tempat terpencil akan mendapat haknya untuk memperolah pelayanan kesehatan?” kata anggota legislatif dari Dapil Kota Bandung dan Cimahi ini secara retoris.

    Karena itu Ledia menegaskan kembali bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk segera membenahi sistem penataan tenaga kesehatan di negeri ini. “Pendistribusian tenaga kesehatan, baik itu dokter, dokter spesialis, apoteker, perawat, bidan, ahli gizi, harus merata sampai ke semua pelosok negeri. Begitu juga RUU Keperawatan harus segera disahkan menjadi Undang-undang,” kata wakil rakyat dari Fraksi PKS itu.

    Ledia lantas menjelaskan mengapa RUU Keperawatan menjadi penting untuk segera disahkan adalah dikarenakan para perawat yang merupakan ujung tombak tenaga kesehatan yang paling banyak dan paling sering bersentuhan dengan pasien membutuhkan kepastian dan payung hukum saat menjalankan profesi mereka. Adanya undang-undang akan memberikan batasan jelas pada hak dan kewajiban profesi mereka, sekaligus juga akan meningkatkan profesionalisme para perawat karena akan mengatur pula urusan mengenai keseragaman kompetensi dan sertifikasi.

    “Dengan penataan sistem tenaga kesehatan yang lebih baik, pendistribusian tenaga kesehatan yang lebih merata dan pengesahan RUU Keperawatan, kita berharap tak akan muncul kriminalisasi tenaga kesehatan lain yang sesungguhnya akan merugikan masyarakat sendiri,” pungkas Ledia. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus