Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemprov Dorong Pemkab/Pemkot Segera Selesaikan Perda BPHTB

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Poto-H.Daud-Achmad_.jpg

    Mulai Tahun 2011, pengelolaan BPHTB (Bea Pemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan) diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Pengelolaan BPHTB tersebut, harus diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota agar segera menyelesaikan peraturan daerah tersebut.

    “Menurut Surat Menteri Keuangan RI, salah satu syarat balik nama pemilikan tanah adalah lunas BPHTB. Tapi, kalau tidak ada perdanya, syarat itu hilang,” ungkap Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat,  Drs.H. Daud Achmad dalam pertemuan antara Komisi A DPRD Jabar, Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Jabar dan Anggota DPRD Kabupaten Badung, Provinsi Bali di Ruang BAMUS DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung, Rabu (19/1).

    Sampai saat ini, menurut Daud, masih ada satu kabupaten dari 26 kabupaten/kota se-Jabar yang rancangan perdanya tentang BPHTB belum sampai ke Provinsi Jawa Barat. Sedangkan dari 25 kabupaten/kota, 7 kabupaten/kota raperdanya sudah ditetapkan menjadi perda. Bahkan sudah dievaluasi oleh Gubernur Jabar dan sudah ada Keputusan Gubernur (Kepgub)nya. Sedangkan sebagian lagi masih dikoordinasikan dan dievaluasi di Kementrian Keuangan RI. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus