Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    DPRD Badung Cari Pembanding TAHUJA Eksekutif-Legislatif di Jabar

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Poto-Ketua-DPRD-Badung-dan-Ketua-Komisi-A-DPRD-Jabar,-saling-tukar-cinderamata._.jpg

    BANDUNG- Sebanyak 20 orang dari 40 orang anggota DPRD Kabupaten Badung, Provinsi Bali mengadakan kunjungan kerja ke DPRD Jawa Barat, Rabu (19/1). Rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung, Drs. I Made Sumer, APT itu, diterima oleh Ketua Komisi A, H. Ricky Kurniawan, LC dan sejumlah anggota Komisi A DPRD Jawa Barat di Ruang BAMUS DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung.

    Kunjungan kerja ke Komisi A DPRD Jabar tersebut, menurut Ketua DPRD Kabupaten Badung, Drs.I Made Sumer, APT, dilakukan dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Badung tentang Tata Hubungan Kerja (TAHUJA) Antara Eksekutif dan Legislatif.

    "Kami ingin mencari pembanding bagaimana tata hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat," kata I Made Sumer usai diterima Komisi A DPRD Jabar kepada jabarprov.go.id.

    Menurut I Made Sumer, munculnya insiatif DPRD Kabupaten Badung mengajukan raperda TAHUJA adalah terinspirasi saat para anggota DPRD Badung melaksanakan Bimbingan Teknis beberapa waktu lalu. Saat itu ada narasumber dari staf ahli DPRD Jabar yang menguraikan tentang hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif. Karena itulah, DPRD Kabupaten Badung ingin menggali lebih jauh bagaimana tata hubungan kerja tersebut ke DPRD dan Pemerintah Provinsi Jabar. Tapi, ternyata di Pemerintahan Jabar juga belum ada perdanya.

    "Pemerintahan itu kan terdiri dari eksekutif dan legislatif. Kalau terjadi kimitraan yang harmonis, maka program pembangunan akan berjalan dengan lebih baik dan lancar," kata wakil rakyat Kabupaten Badung dari Fraksi PDIP itu.

    Dalam melaksanakan tata hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif, menurut I Made Sumer, harus ada payung hukumnya, antara lain berupa peraturan daerah, sehingga tidak saling tunjuk menunjuk. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus