Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pansus Perda KBU, Catat 5 Masalah Krusial

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_15716.jpg

    BANDUNG-Pansus Perubahan Perda yang mengatur perihal Kawasan BandungUtara (KBU) pekan ini telah mengindentifikasi kondisi di KBU.

    Pihak Pansus Perda KBU, telah mencatat ada 5 persoalan di KBU, ungkapWakil Ketua Pansus Perubahan Perda KBU, Abdul Hadi Wijaya, dalam
    keterangannya kepada wartawan, Senin sore (18/1).

    Menurut Abdul Hadi, lima masalah tersebut antara lain : pertama deliasi atau batas KBU antar Kabupaten/Kota di wilayah KBU dengan
    ketentuan garis sepanjang 750 meter hingga saat ini belum ada kejelasan. Kedua, status rekomendasi ijin dalam pemanfaatan KBU dari Gubernur
    banyak pihak yang mempersoalkan. Ketiga, pembinaan dan pengawasan atas pemanfaatan KBU belum maksimal dilaksanakan. Keempat, insentif dan disintensif atas sanksi atas penyalahgunaan pemanfaatan KBU termasuk di dalanya penegakkan hukum dan sanksi dinilai belum maksimal. Kelima, berkenaan dengan penetapan zonasi KBU yang dibuat berdasarkan RTRW Kota/Kabupaten perlu dievaluasi.

    Berkenaan dengan masalah tersebut, sambung Abdul Hadi dalam rangka perbaikan penataan lingkungan di KBU perlu dibangun sinergitas antara
    Pemkab/Pemkot dengan Pemprov. Jabar.Oleh karenanya, pekan ini dalam rangka pembahasan Raperda Perubahan KBU akan diundang Bupati/Walikota masing-masing KBB, Kabupaten
    Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi.

    Abdul Hadi, dalam bagian keterangannya memaparkan dari laporan yang diterima secara keseluruhan luas areal KBU kini mencapai 41.315 Ha.Dari jumlah tersebut, 63 persen ada di KBB, 23 persen di Kabupaten Bandung, 9 persen ada di Kota Bandung dan 3 persen ada di Kota Cimahi.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus