Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pengumpulan Sampah Harus Libatkan Masyarakat

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_15783.jpg

    BANDUNG-Profesor Enri Damanhuri, Pakar Pengelolaan Sampah dari Institut Teknologi Bandung (ITB) mengatakan, penanganan sampah dari sumbernya bukan hanya kegiatan berupa  menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan, menyimpan sampah pada tempatnya, pewadahan sampah, pemilahan sampah dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan saja. Tetapi juga sangat penting meliputi kegiatan pengumpulan sampah.

    “Dalam Pasal 10 ayat (3) Reperda Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat, kegiatan penanganan sampah tidak mencakup kegiatan pengumpulan sampah. Padahal, kegiatan pengumpulan sampah oleh masyarakat merupakan kegiatan yang sangat penting dalam penanganan sampah,” kata Prof. Enri ketika memberikan masukan kepada Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Raperda Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat di Ruang Bamus DPRD Jawa Barat, Jum’at (23/1).

    Saat ini, jelas Prof. Enri, paling tidak di seluruh Jawa Barat, masyarakat secara mandiri melalui RT/RW mengumpulkan sampahnya untuk dibawa ke TPS. Mereka membiayai sendiri, di luar biaya retribusi sampah untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA.

    “Ini berlangsung sejak system persampahan ada,” katanya.

    Menurut Prof Enri, memang secara kosepsi, tugas Pemda dalam penanganan sampah adalah termasuk kegiatan pengumpulan sampah dari sumber yang dikenal sebagai system pengumpulan secara langsung atau door to door. Tetapi dengan keterbatasan Pemda, maka masyarakat dilibatkan.

    “Bila memang ini yang mnjadi keinginan Pemerintah Provinsi, maka ini merupakan paradigma baru yang menuntut Pemda untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan sampah sebagai bagian dari penanganan sampah. Saya tidak tahu apakah nantinya Perda ini akan menghapus peran masyarakat, tetapi lebih menekankan kepada peran Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pengumpulan. Saya tidak yakin Pemerintah Kabupaten/Kota akan mampu melakukannya tanpa peran serta masyarakat,” katanya. (enal)

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus