Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    TPPAS Nambo Masih Terkendala Uang Kerohiman

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_15799.jpg

    BANDUNG- Persoalan lahan seluas 40 hektar dari 55 hektar yang dibutuhkan untuk TPPAS Nambo,  masih belum tuntas. Hingga saat ini, belum ada titik temu antara warga penggarap pada lahan milik PT Perhutani tersebut,  dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat soal besaran uang kerohiman.

    Hal tersebut terungkap dalam Rapat Kerja antara Pansus II DPRD Jaawa Barat, yaitu Pansus Pembahasan Perubahan Perda Jabar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jabar dengan para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dan Kepala BKPP Wilayah I dan IV di Ruang Rapat Bamus DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (25/1).

    “Terkait dengan lahan seluah 40 hektar untuk TPPAS Nambo itu terdapat 35 orang warga yang mengaku-ngaku memiliki tanah tersebut. Mereka bilang da ieu mah tanah Allah. Mereka meminta dana kerohiman,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bogor Benny D, dalam rapat kerja tersebut.

    Benny menjelaskan, sebetulnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Dinas Permukiman dan Perumahan Pemprov Jabar, pada tahun 2015 telah menyediakan dana kerohiman sebesar Rp 600 juta. Namun, semua warga penggarap menolak dana kerohiman tersebut.

    “Menurut mereka terlalu kecil. Mereka selalu berkaca kepada dana kerohiman yang diberikan oleh PT Indocement terhadap lahan garapan di sebelah garapan mereka, yang jumlahnya dihitung Rp 35.000 per meter persegi. Kalau pemerintah membayar uang kerohiman seperti itu untuk lahan yang 40 hektar tidak mungkin, karena terlalu besar,” katanya.

    Dana kerohiman yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menurut Benny, mengacu kepada Perbup Bogor taun 2000 an. Perbup tersebut meski masih berlaku, dianggap oleh para penggarap sudah kadaluarsa karena sudah terlalu lama. Mereka menginginkan nilai kerohiman untuk tegakkan atau tanaman disesuaikan  dengan harga sekarang.

    “Diharapkan Dinas Kimrum Jabar bisa menganggarkan kebih besar lagi untuk kerohiman yang 40 hektar itu. Mudah-mudahan kalau sudah dianggarkan, di 2016 bisa diselesaikan, karena pada intinya waktu terakhir kita melaksanakan koordinasi dengan warga penggarap, lurah dan camat, intinya masyarakat mengatakan, asal ulah sakitu teuing we dana kerohimannana. Karena kalau dana kerohiman yang disediakan sekarang yang Rp 600 juta dibagi 40 hektar, itu jauh hitungannya bila dibandingkan dengan dana yang sudah diterima dari Indocement,” pungkasnya.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus