Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Jabar Harus Jadi Provinsi Termaju Dalam Bidang Perikanan

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_15832.jpg

    BANDUNG- Pakar Perikanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Dr. Iwang Gumilar mengatakan, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki posisi strategis dalam pemetaan perikanan nasional. Kemudian dari sejarahnya, 75 persen penduduk di Jawa Barat ada di pesisir yang mayoritas adalah nelayan.

    “Mau tidak mau Jawa Barat harus menjadi provinsi yang paling maju dalam bidang perikanan. Dalam konteks perikanan secara umum, yaitu perikanan tangkap dan budidaya,” kata Dr. Iwang dalam rapat kerja dengan Pansus III DPRD Jawa Barat, yaitu Pansus Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD Jawa Barat tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan di Ruang Pansus  DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (27/1).

    Akan tetapi, kata Dr. Iwang, dalam kenyataannya, nelayan Jawa Barat masih termarjinalkan. Sebagian besar nelayan Jabar masuk kategori nelayan kecil atau tradisional yang hidupnya kurang sejehtera.

    “Sehingga menjadi kewajiban kita untuk membantu nelayan keluar dari berbagai permasalahannya,” katanya.

    Permasalahan terkait nelayan, menurut Dr. Iwang, cukup banyak, bukan semata-mata permsalahan nelayannya, melainkan juga permasalahan lainnya seperti permasalahan ekosistem, kebijakan dan lain sebagainya.

    Salah satu permasalahan ekosistem, misalnya terjadi pencemaran air laut yang berdampak kepada menjauhnya ikan dari wilayah pesisir. Dan berdasarkan hasil penelitian sudah masuk kategori pencemaran berat, terutama di Pantai Utara yang menjadi konsentrasi nelayan Jawa Barat.

    Kemudian juga terjadinya penangkapan berlebih atau over fishing. Akibatnya, banyak nangkap tapi ikannya kecil-kecil dan sedikit hasil tangkapannya. Sehingga kesejahteraan nelayan cenderung menurun.

    Permasalahan dari sisi kebijakan, antata lain kalau di pusat ada menteri koordinator kemaritiman, mungkin di Jabar juga harus ada koordinator  yang menangani kemaritiman.

    “Penyakit lama dari dulu adalah adanya tarik menarik kepentingan di wilayah pisisir. Sehingga harus ada ekskutor, dalam hal ini pemerintah harus bisa menegakkan aturan, sehingga pada akhirnya tidak semakin memperburuk atau membuat marjinal para nelayan,” katanya.

    Selain mengatasi permasalahan tadi, kata Dr. Iwang, perlu rekayasa. Pemberdayaan dan perlindungan nelayan adalah merupakan bagian dari upaya rekayasa social, ekonomi dan kelembagaan nelayan.

    “Menurut saya, Raperda ini tepat sehingga saya mengapresiasi,” katanya.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus