Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pansus Pengendalian KBU Rombak Rencana Isi Beberapa Raperda

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_15897.jpg

    BANDUNG-Jajaran Pansus Raperda Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Bandung Utara (KBU) merombak beberapa isi Raperda yang diusulkan Pemprov. Jabar.

    Perombakan dimaksudkan agar Raperda tersebut jika menjadi Perda dapat menjadi Perda implementatif yang tentunya dapat mengembalikan KBU sebagai fungsi lindung. 
    Hal tersebut, mengemuka dalam jumpa pers Pansus KBU, Senin (1/2).

    Pansus KBU, yang dipimpin Ketua Tia Fitriani dan Wakil Ketua Abdul Hadi dalam pertemuan menegaskan perombakan dilakukan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.
    Sebagai gambaran, untuk rencana jumlah pasal saja semula Pemprov. Jabar mengajukan 46 pasal, setelah dikaji oleh pihak Pansus sekarang berubah menjadi 75 pasal.

    Dari sisi kualitas, tema judul Raperda saja tidak hanya berorientasi pada revisi tetapi diharapkan berorientasi juga pada perlindungan KBU dari kerusakan lingkungan.
    Menurut Abdul Hadi, dari peninjauan Pansus ditemukan pelanggaran penggunaan KBU seperti pendirian bangunan yang tidak ada ijin,sehingga dalam Raperda KBU Pansus mendorong adanya pasal yang mengatur soal moratorium atas bangunan tak berijin.

    Pihak Pansus, juga dalam Raperda ini menyiapkan beberapa sanksi kepada yang terbukti melanggar Perda. Adapun sanksi yang disiapkan diantaranya sanksi administrasi.
    Sanksi administrasi yang disiapkan, ujar Abdul Hadi berupa pencabutan ijin usaha bagi mereka yang mempunyai aktivitas usaha di KBU,
    pembekuan usaha dan pembongkaran bangunan bagi bangunan yang tidak mempunyai ijin.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus