Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Bahas Raperda KBU Bareng Pakar Hukum

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_15988.jpg

    BANDUNG-Pansus I DPRD Jawa Barat melakukan Pembahasan  Raperda Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (KBU) dengan Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Prof.Dr. Asep Warlan Yusuf, SH, MH di Ruang Banmus DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung, Selasa (9/2).

    “Banyak masukan dari Profesor Asep warlan tentang KBU ini. Menurut beliau tidak sederhana permasalaan di KBU ini. Kalau dibuatkan tata ruang akan mengikat semua pihak, mengikat pemerintah, mengikat masyarakat, juga mengikat yang berkepentingan, termasuk para pengusaha,” kata anggota Pansus I DPRD Jabar, Dr. Sunatra di Gedung DPRD Jabar kepada jabarprov.go.id.

    Dengan demikian, lanjut politisi dari Fraksi Gerindra DPRD Jabar tersebut, Reperda KBU diharapkan memberikan pencerahan terhadap tata ruang. Apalagi KBU ini sudah masuk ke kolom Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Kalau masuk ke kolom KSP, berarti Raperda ini harus detail.

    “Harus jelas dulu, kawasan strategis dalam aspek apa. Apakah strategis dalam aspek lingkungan, strategis dari aspek ekonomi atau strategis dari aspek social. Ketiga aspek itu, harus jelas regulasinya,” katanya.

    Menurut Sunatra, ada dua hal penting masukan dari Profesor Asep. Pertama, di KBU itu ada kepentingan, yaitu yang pertama kepentingan ekonomi dan yang kedua kepentingan lingkungan. Kepentingan ekonomi selama ini dibaca oleh kalangan investor. Mereka lebih jeli, bahwa KBU ini potensial untuk aspek ekonomi. Tapi, hal tersebut bertolak belakang dengan aspek lingkungan. Bahkan sangat dikotomis.

    “Menurut para pemerhati lingkungan KBU ini sudah sangat mengkhawatirkan sehingga sudah tidak bisa lagi dibudidayakan untuk kepentingan ekonomi. Kawasannya sudah betul-betul rusak. Oleh karena itu di raperda ini harus memadukan dua kepentingan tadi, yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan, termasuk kepentingan lingkungan social kemasyarakatan,” katanya. (enal)

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus