Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Lima Instrumen Untuk Menyelamatkan KBU

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_15993.jpg

    BANDUNG- Profesor Dr. Asep Warlan Yusuf, SH, MH, mengatakan, ada lima instrument yang harus digerakkan secara bersama-sama untuk pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara (KBU).

    “Dengan menggerakkan lima instrument itu secara bersama-sama, Insya Allah, ikhtiar kita menyemelatkan KBU untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan usaha bisnis dan kepentingan lingkungan akan terwujud,” kata Pakar Hukum Tata Negara dari Unpar Bandung itu di hadapan Pansus I DPRD Jawa Barat terkait dengan Pembahasan Raperda Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang KBU di Ruang Banmus DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung, Selasa (9/2).

    Instrumen pertama, jelas Profesor Asep Warlan, ketentuan zonasi. Kita pastikan bahwa daerah itu punya peraturan zonasi yang terdapat dalam RDTR atau terintegrasi dengan RDTR. Yang kedua, pengawasan dan pembinaan. Dalam kaitan ini, bentuk forum atau kelembagaan yang bisa mengawasi bagaimana pemanfaatan ruang di KBU.

    Instrumen yang ketiga adalah perijinan. Perijinan itu diformulasikan bagaimana hubungannya ijin kabupaten/kota dengan rekomendasi provinsi atau nasional. Siapa yang harus bertangung jawab. Perijinan baik berupa rekomendasi maupun ijin dari bupati/walikota harus punya daya ikat.

    Sebagai ilustrasi, bebernya, pernah kejadian di Tanah Kusir Jakarta. Semua perijinan untuk sebuah pembangunan sudah beres, tetapi kemudian dibatalkan oleh pengadilan. Ternyaya ada satu aspek yang belum dilakukan oleh Pemda DKI adalah belum adanya persetujuan masyarakat. Memang pada akhirnya disepakati juga oleh para anggota masyarakat atau ada kompromi pasca putusan pengadilan itu.

    “Artinya di sini, perlu kulo nuwun atau ketok pintu dulu. Ini penting supaya aspek perijinan ini beres kaitannya dengan masyarakat. Jadi memang kita rumuskan betul dengan sangat baik, dengan sangat lengkap, dengan sangat operasional, implementatif, bagaimana kita mengatur perijinan antara kabupaten kota dengan provinsi,” katanya.

    Instrument yang keempat adalah instrument insentif dan disentif. Ini yang belum kita jalankan. Tata ruang mengatakan, mamang kita bisa mendayagunakan, tapi seperti apa operasionalnya, belum pernah diatur agak lengkap tentang insentif dan disentif.

    “Hemat saya kita juga perlu gerakkan instrumen pengedaalian  lainnya. Jadi tidak hanya instrument perijinan saja, tidak hanya di pengawasan saja, tapi juga di instrument insentif dan disentifnya,” katanya.

    Instrumen yang kelima adalah penegakkan hukum, termasuk penertiban dan sanksi.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus