Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Yuddy: Akuntabilitas Pemerintah Harus Berorientasi Hasil

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_16038.jpg
    foto : liputan6.com

    KOTA BANDUNG-Dalam acara Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten dan Kota, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Krisnandi mengungkapkan bahwa hasil pembangunan harus secara nyata terihat dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

    Untuk itu, Yuddy pun mengungkapkan bahwa pemerintahan saat ini harus mempunyai orientasi pada hasil pembangunan (result oriented government), bukan hanya dilihat dari laporan, prosedural, dan serapan anggaran yang baik saja.

    "Yang ke depan harus dilakukan adalah orientasi hasil dari pembangunan bukan pada prosedural," ujar Yuddy dalam acara yang digelar di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Jl. Tamansari Kota Bandung, Jumat pagi (12/6).

    "Akuntabilitas saat ini berorientasi pada hasil pembangunan bukan hanya pada serapan dan laporan anggaran yang baik saja," tambah Yuddy.

    Yuddy berpendapat bahwa saat ini laporan pembangunan dan keuangan yang baik merupakan sebuah kewajiban bagi sebuah pemerintahan, sehingga menurutnya instansi pemerintah yang memiliki akuntabilitas tinggi cenderung akan bisa memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, serta pembangunan yang berjalan baik pula.

    Pada kesempatan ini, Kementerian PAN RB juga kembali menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) kepada 156 pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

    Menteri Yuddy memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota yang memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahannya. Hal tersebut terlihat dari hasil evaluasi terhadap 156 pemerintah kabupaten/kota , yang tercatat 99 diantaranya mengalami peningkatan.

    Total, Kementerian PAN RB telah menyerahkan LHE AKIP kepada 466 pemerintah kabupaten/kota untuk tahun 2015, dimana 40 diserahkan di Bali, 157 di Yogyakarta, 113 di Surabaya, dan 156 pada hari ini di Kota Bandung.

    Pada penyerahan LHE AKIP tahun ini, Kota Bandung menjadi satu-satunya pemerintah kota yang mendapatkan predikat tertinggi, yaitu A dengan nilai  80,22. Kemudian disusul Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Badung, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Sukabumi dengan masing-masing mendapatkan predikat BB.

    Hal ini pun disambut baik oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang hadir pada kesempatan ini. Wagub menyampaikan apresiasinya kepada Walikota Bandung dan Walikota Sukabumi yang telah mendapat predikat A dan BB, serta mengharapkan penghargaan tersebut bisa menjadi inspirasi khususnya bagi pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat dan umumnya bagi pemerintah daerah kabupaten/kota se-Indonesia.

    Wagub pun mengungkapkan bahwa berdasarkan evaluasi dari Kementerian PAN RB atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menunjukan peningkatan yang signifikan. “Apabila beberapa tahun sebelumnya progres peningkatan pada kisaran 1 sampai dengan 4 point, maka pada tahun yang terakhir progres peningkatannya mampu mencapai lebih dari 6 point,” jelas Wagub dalam sambutanya.

    Namun demikian, Wagub pun mengatakan Pemprov Jawa Barat akan terus berkomitmen untuk memperbaiki berbagai hal yang direkomendasikan, sehingga Jawa Barat mampu untuk menghadirkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel demi tercapainya visi Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua.

    Selain melakukan penyerahan LHE AKIP, Kementerian PAN RB juga melaksanakan kegiatan komunikasi melalui Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara yang ditujukan untuk meningkatkan komunikaksi dan koordinasi, serta memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah kabupaten/kota.

    Hal ini merupakan upaya penyelarasan penggunaan anggaran dengan kinerja yang dihasilkan serta sekaligus memberikam rekomendasi perbaikan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government).

    Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya, setelah mulai berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Substansi evaluasi AKIP ini sejalan dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, serta Peraturan Pemerintah (PP) turunannya, seperti PP No. 8 tahun 2006 tentang Kewajiban Melaporkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

    Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 tahun 2014 juga telah mengamanatkan kepada Kementerian PAN RB untuk melakukan koordinasi pengevaluasiaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dijelaskan dalam Pasal 29 (5) Perpres No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PAN RB mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah.

    Dalam pelaksanaannya, evaluasi yang dilakukan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Inspektorat Instansi. Sementara pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja disusun bersama-sama dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kemendagri.

    Turut hadir pada acara ini Unsur FKPD Jawa Barat, Staf Ahli dan jajaran Kementerian PAN RB, para Bupati/Walikota se-Jawa Barat, para Bupati/Walikota se-wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Banten, Jawa Tengah, dan Kalimantan, serta para tamu undangan.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus