Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemprov Jabar Kembangkan ULP Barang/Jasa

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_16051.jpg

    BANDUNG- Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan launching dan sosialisasi pengembangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa dan pembentukan pengelolaan pengaduan masyarakat di Aula Barat, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jum’at (12/2).

    Acara dihadiri oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia HE Mr Vincent Guerend, Direktur Senior B_Trust Ir Siswanda dan para undangan lainnya.

    Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, H. Iwa Karniwa, mewakili Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan dalam sambutannya mengatakan, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Pusat Layanan Aduan Masyarakat merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan pelayanan publik.        

    "Kami berharap upaya ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat," katanya. 

    H. Iwa mengatakan, sinergi pemerintah dan masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan adalah kebutuhan sehingga terbentuknya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Pusat Layanan Aduan Masyarakat ini merupakan upaya Pemprov Jabar untuk mengajak masyarakat turut serta dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan.        

    "Upaya ini diminta untuk diterapkan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat," katanya.

    Khusus Pemprov Jawa Barat, lanjut H. Iwa, pengadaan barang/jasa secara elektronik sudah dimulai sejak 2008 dan bekerjasama dengan B_Trust terjalin tahun 2012 dari sisi penguatan kelembagaan ULP dan LPSE. Bandung Trust Advisory Group (B_Trust) adalah sebuah LSM yang peduli terhadap praktik-praktik pemerintahan yang baik. LSM ini mendapatkan bantuan dari Uni Eropa.

    Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia HE Mr Vincent Guerend menyatakan dukungan terhadap upaya peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang berwibawa dan akuntabel.

    “Peran LSM dan media dalam memantau pengadaan barang/jasa juga penting untuk mengurangi peluang korupsi. Proyek kerjasama Uni Eropa dan B_Trust telah memberikan kontribusi dalam menyempurnakan proses pengadaan barang/jasa sehingga akan membawa manfaat jangka panjang," kata Guerend.         

    Direktur Senior B_Trust Ir Siswanda mengungkapkan, program yang sama juga dilakukan oleh pihaknya dengan daerah lain seperti Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kota Kendari, Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Pemerintah Kabupaten Bulungan, Pemerintah Kota Kupang dan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.          

    "Pelaksanaan kerjasama ini dilakukan secara partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan pada berbagai kegiatan seperti penyusunan desain kelembagaan, SOP, pengembangan SDM dan lain-lain," katanya.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus