Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Dialog Terkait Alih Fungsi Lahan RDB Karawang

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_16110.JPG

    KARAWANG-Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Karawang telah resmi di laksanakan, sejuta pekerjaan rumah pun menanti untuk dikerjakan demi kemajuan Kabupaten Karawang. 

    Baru sehari setelah di lantik, pasangan ini dihadapkan dengan persoalan mengenai alih fungsi Rumah Dinas Bupati (RDB) yang saat ini menjadi sorotan oleh berbagai pihak. Terdapat banyak sekali pro dan kontra terkait rencana kebijakan tersebut.

    Mengenai persoalan tersebut, pemerintah dengan terbuka menerima saran dan masukan dari seluruh masyarakat untuk berdiskusi dan berdialog terkait wacana RDB. Salah satunya ialah dialog yang dilaksanakan di ruang rapat wakil bupati oleh Wakil Bupati Karawang  H. Ahmad Zamakhsyari, S.Ag bersama perwakilan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Karawang pada hari Kamis (18/02).

    Dalam dialog tersebut dibahas, mengenai  beberapa issue terkait masalah penempatan rumah dinas Bupati Karawang terpilih Cellica Nurrachdiana yang rencananya tidak akan menempati rumah dinas tersebut, dan rumah dinas bupati (RDB) ini rencananya akan di jadikan sebagai pendopo masyarakat sebagai sarana pemerintah dan masyarakat untuk berkomunikasi dan berekreasi.

    Achmad Zamakhsyari menyampaikan, bahwa saat ini belum ada pendopo di Karawang yang dapat di jadikan sarana pemerintah dan masyarakat untuk bertemu dan berdialog. Untuk itulah semoga dengan di bangunnya pendopo, diharapkan dapat memenuhi hal tersebut.

    Lebih lanjut ia menyampaikan, masyarakat boleh mengkritik pemerintahan ataupun memberikan saran – saran selama hal tersebut sesuai dengan apa yang sedang di kerjakan oleh pemerintah. “Setiap kebijakan pastilah ada pro dan kontra, tapi kami dari pihak pemerintah menerima setiap masukan dan saran dari masyarakat Karawang tentang apa yang sedang pemerintah laksanakan, khususnya dari pihak mahasiswa yang telah hadir hari ini.

    Sedangkan dari pihak GMNI, menyampaikan sarannya agar setiap kebijakan yang akan di laksanakan pemerintah hendaknya mengarah kepada kepentingan masyarakat umum bukan hanya pribadi. Selain itu, pemerintah juga harus menentukan skala prioritas agar setiap kegiatan maupun anggaran yang di gelontorkan tidak salah sasaran.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus