Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pembahasan Judul Raperda Revisi Perda KBU Cukup Alot

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_16117.jpg

    BANDUNG- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2008 teng Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara, sudah mulai memasuki pembahasan penentuan judul dan dilanjutkan ke pembahsan pasal per pasal Raperda tersebut. Demikian terungkap dalam Rapat Pansus I DPRD Jawa Barat yang berlansung di Ruang Banmus DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (18/2).

    Dalam Rapat Pansus I DPRD Jawa Barat tersebut, terungkap, pembahasan penentuan judul Raperda Revisi Perda KBU berlangsung cukup alot. Pansus I sangat berhati-hati dalam penentuan judul raperda karena berpandangan setiap kata-kata memiliki makna. Pansus I tidak ingin judul tidak selaras dengan isi yang terkandung dalam Raperda tersebut.

    “Memang sejak awal pembahasan judul ini cukup alot. Kita catat semua judul-judul yang diusulkan oleh para anggota Pansus, Dinas Kimrum dan Biro Hukum Pemprov Jabar. Nanti, akan kita konsultasikan ke Kementrian,” kata Ketua Pansus I DPRD Jabar, Hj. Tia Fitriani.

    Anggota Pansus dari Fraksi PDI Perjuangan Surahman, S.Sos mengusulkan judul Raperda adalah Penataan, Penertiban dan Pengendalian Kawasan Bandung Utara. Surahman tidak menggunakan kata pemanfaatan dalam judul Raperda tersebut, dengan alasan konotasi pemanfaatan adalah mengatur apa lagi yang dimanfaatkan di KBU.

    “Kalau dengan kata penataan dan penertiban, saya pikir ke depan kita bisa menata dan menertibkan yang sudah bermasalah,” katanya.

    Anggota Pansus lainnya yaitu H. Sahromi  dari Fraksi Partai Demokrat mengusulkan dalam judul Raperda tersebut ada kata pengelolaan.

    “Kalau Kang Momon tadi mengusulkan penataan, saya mengusulkan pengelolaan. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang tersebut judulnya Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi, saya hanya mengusulkan memasukkan satu kata saja, yaitu ada kata “pengelolaan” dalam judul,” katanya.

     Anggota Pansus dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Hj. Fatimah sependapat dengan H. Sahromi yaitu ada kata pengelolaan dalam judul Raperda tersebut.

    Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Abdul Hadi Wijaya mengatakan agar judul dikonsultasikan dengan pakar tata ruang, karena setiap kata dalam judul mengandung makna. Meski demikian, Abdul Hadi mengusulkan judul Raperda berbunyi, Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSP Kawasan Bandung Utara.

    Anggota Pansus dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Drs.KH. Habib Syarief Muhamad sepakat semua ajuan judul diinventarisir, dikumpulkan, setelah itu baru ditawarkan. Namun, katanya, kalau belajar dari Perda Nomor 1 Tahun 2008, ternyata pengendalian dan pemanfaatan jadi salah kaprah. Banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memang mempunyai kepentingan, padahal kondisi KBU yang sudah darurat itu, betul-betul harus diselematkan.

    “Saya tidak tahu persis kalau penyelematan itu bagaimana, jadi dalam judul ada unsure penertibannya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Momon, saya setuju. Ada unsure pengendaliannya, ada unsure pengelolaannya atau penataan. Antara pengelolaan dan penataan silahkan pilih karena hampir mirip yah. Namun yang jelas saya sepakat, judul Raperda itu ada kata penertiban, pengendalian, ada pengelolaan, yang itu semua pada akhirnya yang menjadi titik pangkalnya adalah penyelematan. Oleh karena itu, saya setuju untuk mengeliminir kata-kata pemanfaatan. Kata-kata pemanfatan suka dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai pjntu masuk untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran,” katanya. 

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus