Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Mantan Menteri PAN Dukung Birokrasi Kelas Dunia

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_16178.JPG

    BANDUNG-Dalam rilis yang diterima jabarprov.go.id dari Humas Menpan-RB dijelaskan, bahwa delapan pendahulu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) Yuddy Chrisnandi mendukung akselerasi reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintahan kelas dunia. Dua agenda mendapat sorotan para mantan Menteri, antara lain perampingan birokrasi, serta pentanaan SDM aparatur.

    Hal itu terungkap dalam acara silaturahmi para Menpan di Jakarta, Selasa (23/02). Tampak hadir JB Sumarlin, Menteri PAN periode 1973 – 1983, Sarwono Kusumaatmadja (1988 – 1993), Hartarto Sastrosunarto (1998 – 1999), Freddy Numberi (1999 – 2000), Anwar Suprijadi, (2001), Taufiq Effendi, (2004 – 2009), dan Azwar Abubakar (2011 – 2014). Hadir juga Emil Salim, (1971 - 1973), yang tiba belakangan.


    Mengawali pembicaraannya, Yuddy mengatakan bahwa reformasi birokrasi merupakan salah satu prioritas penting Pemerintahan Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal ini secara jelas tertuang dalam 9 agenda prioritas yang dikenal sebagai Nawacita, dan telah dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

    Dalam RPJMN tersebut dijelaskan bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi merupakan salah satu kondisi perlu (required condition) bagi pencapaian strategi pembangunan nasional 2015-2019. Yuddy menambahkan, Kementerian PANRB telah menetapkan 3 sasaran pembangunan nasional bidang aparatur negara. (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel, (2) Birokrasi yang yang efektif dan efisien; dan (3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

    Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan World Class Government pada tahun 2025 sebagaimana yang ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015. Selain itu, adanya fakta bahwa saat ini kompetisi antar negara semakin terbuka, dan merupakan suatu keniscayaan. Terlebih, tahun ini telah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

    Namun Yuddy mengaku prihatin, karena rencana yang baik itu, belakangan sering terganggu dengaN isu-isu pengangkatan tenaga honorer kategori 2. Pasalnya, di satu sisi ada keinginan untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi di pihak lain tidak dimungkinkan oleh ketentuan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, belanja pegawai saat ini sudah sangat besar, sehingga sulit negara sulit mengalokasikan anggaran untuk pengangkatan tenaga honorer K2.

    Tak urung, isu pengangkatan honorer K2 itu pun akhirnya mendominasi pembicaraan dalam acara kangen-kangenan itu. Para senior ini secara umum mendukung kebijakan Menteri Yuddy dalam percepatan reformasi birokrasi, serta penanganan tenaga honorer kategori 2.

    Para Mantan menpan melihat persoalan pegawai honorer dengan lebih jernih. Mereka paham betul kondisi birokrasi dan dampaknya jika pegawai honorer diangkat tanpa seleksi.

    Mantan Menteri PANRB Freddy Numberi menilai, sikap Yuddy menyelesaikan masalah pengangkatan Tenaga Honorer K2 sudah tepat. Apalagi dia melihat selama ini, kecenderungan pengangkatan tenaga honorer dilakukan oleh pemerintah daerah. “Namun kemudian masalah tenaga honorer dibebankan ke pemerintah pusat,” ujarnya.

    Berdasarkan pengamatannya, banyak kepala daerah mengangkat tenaga honorer yang merupakan anggota keluarga atau anggota tim suksesnya pada saat kampanye pilkada. "Ini juga harus dibuka ke DPR, agar anggota DPR tahu rekruitmen yang dilakukan pemerintah daerah membuat kesulitan karena tidak mengikuti pola pemerintah pusat,” ujarnya.

    Hal ini dapat berdampak buruk pada pemerintahan. Tuntutan publik agar pemerintahan lebih berkualitas jadi sebatas mimpi. “ DPR tidak perlu sellau diikuti, apalagi kalau desakan DPR melanggar aturan. Terus yakinkan saja DPR atas analisis dan risiko yang telah dibuat Kemenpan jika pegawai honorer diangkattanpa melalui proses seleksi,” tutur Freddy.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus