Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Komisi II DPR RI Ke Jabar Gali Informasi RTRW

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_16185.jpg

    BANDUNG-Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Barat, Selasa (23/2) hingga Kamis (25/2). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka melakukan pembahasan tata ruang wilayah di Provinsi Jawa Barat.

    “Selain ke Provinsi Jawa Barat pada hari dan tanggal yang sama, anggota Komisi II DPR RI lainnya disebar melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Utara,” kata Ketua Tim yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir.H.M. Lukman Edy, Msi dalam Pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan, para kepala organisasi perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dirjen Tata Ruang Kementrian Agraria & Tata Ruang, para pejabat Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Barat dan para kepala kantor pertanahan kabupaten/kota se-Jawa Barat di Ruang Sangga Buana Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (24/2).

    Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke tiga provinsi tersebut, menurut politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut, pada dasarnya adalah rapat kerja yang dilakukan oleh Komisi II DPR di luar Gedung DPR RI Senayan. Topik yang dibahas di tiga provinsi tersebut sama, yaitu tentang Tata Ruang, tentang Pertanahan dan tentang Konflik Pertanahan.

    “Di masa sidang sekarang ini, memang kita sedang bersiap-siap untuk memulai sebuah kerja besar, Komisi II khususnya, yaitu berkenaan dengan penataan ruang di seluruh Indonesia,” katanya.

    Lukman Edy menjelaskan, kalau sebelumnya soal tata ruang ini berada di lingkup Kementrian PU mitra kerja Komisi IV dan V, namun lebih banyak di take over oleh Komisi IV DPR RI karena ada persoalan tentang pengalihan fungsi lahan hutan dialihkan kepada fungsi-fungsi yang lain.

    Tapi sekarang, lanjut Lukman Edy, berada di lingkup Kementrian Agraria dan Tata Ruang dan semuanya sudah satu komisi yaitu di Komisi II, baik masalah tata ruangnya maupun masalah agrarianya, sehingga kemudian Komisi II merasa banyak hal yang perlu dilakukan oleh Komisi II untuk penataan ruang.

    “Apalagi Pak Dirjen Tata Ruang Kementrian Agraria dan Tata Ruang sudah siap-siap untuk melakukan kajian dan upaya-upaya untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang tentang tata ruang,” katanya. (enal)

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus