Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pengesahan Revisi Perda KBU Menunggu Hasil Evaluasi Kemendagri

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_16300.jpg

    BANDUNG- Pansus I DPRD Jawa Barat, Pansus Pembahasan Revisi Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (KBU) telah menyelesaikan tugasnya melakukan pembahasan revisi perda tersebut, Senin (29/2) lalu.

    “Hasil revisi perda tersebut segera disampaikan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dilakukan evaluasi,” kata Ketua Pansus I DPRD Jawa Barat, Dra. Hj. Tia Fitriani, usai rapat pleno pembahasan revisi Perda KBU, Senin (29/2) di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung kepada wartawan.

    Hj. Tia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, proses evaluasi oleh Kemendagri terhadap Raperda Perubahan Perda KBU tersebut, dilakukan maksimal 15 hari.

    “Setelah ada evaluasi dari Kemendagri, maka hasil revisi Perda KBU tersebut, akan segera diparipurnakan untuk disahkan menjadi Perda,” kata anggota Fraksi Nasdem Hanura DPRD Jawa Barat tersebut.

    Anggota DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat 2 yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat tersebut mengatakan, revisi Perda KBU menjadi alternatif terbaik bila dibandingkan dengan menunggu pembuatan perda baru  tentang rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Pasalnya, pembuatan perda tersebut bisa memakan waktu hingga 3 tahun karena butuh kajian mendalam dari para pakar. Sedangkan kondisi KBU sudah sangat kronis.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus