Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    110 Perusahaan Ajukan Penangguhan Pelaksanaan UMK Tahun 2016

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_16341.jpg

    BANDUNG- Kepala Seksi Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, H. Teguh Khasbudi, SH, MH, MM mengatakan, sebanyak 110 perusahaan, tersebar di kabupaten/kota di Jawa Barat mengajukan permohonan ijin penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2016.

    “Dari jumlah tersebut, sebanyak 101 perusahaan dikabulkan dan sebanyak 9 perusahaan ditolak oleh Pak Gubernur,” kata H. Teguh di ruang kerjanya, Kantor Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekrno Hatta, Kota Bandung kepada jabarprov.go.id, Jum’at (4/3).

    Teguh menjelaskan, sebanyak 110 perusahaan yang mengajukan permohonan ijin penangguhan pelaksanaan UMK Tahun 2016 itu tersebar di Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta dan Kota Banjar. Sebanyak 90 persen diantaranya adalah perusahaan padat karya, yaitu perusahaan yang mempekerjakan pekerja yang jumlahnya di atas 200 orang dan tidak melihat basicly skill pekerja seperti perusahaan garmen, tekstil dan kerajinan.

    Perusahaan yang mengajukan permohonan ijin penangguhan pelaksanaan UMK 2016, menurut Teguh, harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Persyaratannya cukup berat. Pertama, harus melampirkan hasil audit akuntan publik dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2014 dan tahun 2015. Hasil audit tersebut harus membuktikan bahwa neraca keuangan perusahaan tidak mampu atau defisit. Hal itu juga harus dilengkapi dengan proyeksi pasar dan perencanaan perusahaan untuk dua tahun ke depan, yaitu meliputi perencanaan produksi dan pasar.

    “Syarat lainnya adalah adanya kesepakatan antara pekerja dan perusahaan. Kalau tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak itu, maka tidak mungkin Pak Gubernur mengabulkan, pasti akan ditolak,” katanya.

    Sembilan perusahaan yang ditolak permohonan ijin penangguhan pelaksanaan UMK Tahun 2016, jelas Teguh, karena tidak memenuhi persyaratan, yaitu tidak adanya kesepakatan antara pekerja dan perusahaan. Selain itu, perusahaan tersebut tidak bisa membuktikan hasil audit akuntan publik atau audit eksternal perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut betul-betul neraca keuangannya tidak mampu untuk membayar upah.

    “Jadi, tidak asal mengajukan penangguhan. Disnarkertrans Jabar punya tim verifikasi. Perusahaan yang mengajukan penangguhan pelaksanaan UMK itu, kia verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan,” katanya.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus