Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemkab Bandung dan Kajari Bale Bandung Adakan Kerjasama

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_16556.jpg

    BANDUNGKAB-Pemerintah Kabupaten Bandung kembali melakukan kerjasama dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara (TUN) dengan Kejaksaan Negeri Bale Bandung. Penandatanganan kerjasama dilakukan Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, SH., S.IP., M.Ipol dan Kajari Bale Bandung Drs. Gani Purwo Wikanto, SH di Bale Winaya-Soreang, Senin (21/3).

    Kerjasama tersebut menurut Asisten Pemerintahan H. Yudhi Haryanto, SH., SP1 dimaksudkan untuk menyamakan persepsi khususnya dalam penyelesaian masalah hukum perdata dan Tata Usaha Negara. Disebutkan, kerjasama ini merupakan kedua kalinya setelah berakhir tahun 2015 lalu. “Dari hasil evaluasi yang dilakukan, banyak manfaat yang diperoleh dari kerjasama ini. Paling tidak pemahaman terhadap hukum perdata dan tata usaha negara semakin meningkat dikalangan para pegawai,” tambahnya.

    Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Bale Bandung H. Gani Purwo Wikanto,SH mengingatkan, bahwa jalinan kerjasama tersebut tidak menyangkut dalam penyelesaian hukum pidana atau perbuatan secara pribadi. “Kerjasama ini hanya difokuskan terhadap penyelesaian perdata dan TUN seperti halnya dalam penyelesaian aset negara antara satu daerah dengan daerah lain. Dan itu pun kajari harus bersifat netral,” kata Gani Purwo Wikanto.

    Sebagai pengacara yang mewakili negara, kejaksaan kata Gani bisa memberikan bantuan hukum terhadap lembaga atau badan pemerintah yang bersifat perdata atau tata usaha negara. “Dalam rangka tugas negara, kami siap memberikan konsultasi atau bantuan hukum kepada pemohon tanpa memungut fee atau bayaran,” katanya pula.

    Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, SH., S.IP., M.Ipol menilai telah banyak hasil positif yang diperoleh dari hasil kerjasama ini. Setidaknya tahun lalu ada beberapa desa di Kabupaten Bandung yang memperoleh penghargaan karena berhasil dalam pembinaan keluarga sadar hukum. “Pembinaan ini merupakan salah satu kegiatan yang tercantum dalam kerjasama ini,” kata H. Dadang M. Naser.

    Seiring dengan banyaknya kucuran dana pemerintah ke desa-desa, Pemkab Bandung pada tahun 2015 lalu juga melakukan pembinaan terhadap para sekretaris desa dan kepala desa agar terhindar dari perbuatan melawan hukum khususnya dalam pengelolaan dana-dana tersebut. “Pembinaan ini dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Bale Bandung dan BPKP Wilayah Jawa Barat. Langkah ini merupakan tindakan preventif agar para pengelola dana desa tidak tersangkut masalah hukum,” katanya pula.

    Konsultasi dengan Kajari Bale Bandung kata H. Dadang M. Naser akan segera dilakukan, menyusul adanya rencana dari pihak lain yang akan mengajukan class action terkait bencana banjir yang merendam sejumlah rumah penduduk diseputar Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang dan beberapa kecamatan lainnya. “Mereka akan menggugat pemerintah terkait dengan masalah banjir ini. Sebagai negara hukum kita hargai upaya mereka karena hal itu merupakan hak warga yang diatur oleh undang-undang,” tegasnya.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus