Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pansus LKPJ AMJ DPRD Cianjur Konsultasi ke DPRD Jabar

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_16676.jpg

    BANDUNG-Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Periode 2011-2016 DPRD Kabupaten Cianjur menyambangi DPRD Jawa Barat, Kamis (31/3).

    Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Pansus H.Denny Aditya Dwiwarman itu, diterima oleh anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Sadar Muslihat, Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Kabar H. Eddy Setiawan dan Kabag Perundang undangan Deni di Ruang Pansus DPRD Jabar, Jl. Diponegoro, Kota Bandung.

    "Tujuan kami ke  DPRD Jabar untuk konsultasi dan menambah khazanah pemikiran dalam rangka pembahasan LKPJ AMJ Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Periode 2011-2016," kata Ketua Pansus LKPK AMJ 2011-2016 DPRD Kabupaten Cianjur H.Denny Aditya Dwiwarman.

    Anggota Komisi I DPRD Jabar Sadar Muslihat yang menerima rombongan Pansus DPRD Cianjur tersebut mengatakan, dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa LKPJ disampaikan 3 bulan setelah akhir tahun anggaran meliputi teknis dan prosedural tentang capaian-capaian kinerja selama masa jabatan.

    "LKPJ sekarang tidak seseksi dulu. Kalau dulu kental dengan unsur politisnya, nilai cek and balancenya dan bargaining positionnya cukup tinggi,  sekarang tidak lagi," katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, Kabag Persidangam Sekretariat DPRD Jabar, H. Eddy Setiawan menjelaskan, sebelum lahirnya UU 23 Tahun 2014, masa pembahasan LKPJ sama dengan masa pembahasan Raperda.

    "Sekarang masa pembasahan LKPJ dipangkas hanya 30 hari kerja dan pembahasannya pun cukup di tingkat komisi dan Pansus Komisi-komisi melakukan pembahasan dengan mitra kerja selama satu minggu menghasilkan nota komisi yang disampaikan kepada Pansus," katanya.

    Setelah selesai pembahasan di tingkat pansus, jelas Eddy, kemudian diparipurnakan dengan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan kepada kepala daerah. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus