Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Dialog Pimpinan Dewan dengan Warga dari Revisi Perda Waralaba sampai Calo KTP

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_16784.jpg

    SUBANG, Reporter Jabar – Ditengah HUT Ke-68 Kabupaten Subang Puluhan masyarakat Subang Jawa Barat yang tergabung dalam Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi (Kampak) melakukan aksi demo ke Kantor DPRD. Aspirasi yang disampaikan supaya Dewan mencabut revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Toko Modern yang dinilai akan merugikan masyarakat kecil.

    Aksi berlangsung ditengah kegiatan Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam memperingati HUT Subang sehingga mereka tertahan di depan Gerang Kantor Dewan. Mereka melakukan aksi orasi di atas kendaraan.

    Aksi sempat diwarnai percobaan mendobrak gerbang sehubungan demonstran mendesak ingin bertemu Ketua Dewan. Setelah bernegosiasi dengan aparat kepolisian, Akhirnya ketua Dewan, Beni Rudiono dan Wakil Ketua Dewan Agus Masykur menemui demostran untuk berdialog di depan gerbang kantor Dewan.

    Dalam dialog demostran mempertanyakan waktu pengesahan revisi yang dilakukan pada malam hari dan mempertanyakan tentang kemungkinan pencabutan Perda tersebut,

    Demonstran lainnya mengadukan tentang pelayanan KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang diwarnai oleh percaloan dan mengajukan dibuatkan Rumah Sakit Umum untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Pantura Subang. Karena selama ini untuk layanan Rumah Sakit Pemerintah mengandalkan Rumah Sakit di Kota Subang yang jaraknya cukup jauh.

    Pada kesempatan tersebut Beni menjelaskan bahwa Rapat Paripurna dilaksanakan pada malam hari karena anggota dewan harus melaksanakan kegiatan lain pada esok harinya dan memenuhi batas waktu akhir dari jadwal pembahasan. Mengenai pencabutan Perda itu dilakukan mekanisme setelah dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi.

    Kemudian mengenai percaloan di Disduk dan Capil, dirinya akan memberikan perhatian serius. Beni menyebutkan bahkan dirinya pun sempat menjadi korban percaloan KTP oleh oknum dengan dimintai sejumlah uang. Maka dari itu aspirasi ini akan ditindaklanjuti supaya praktek percaloan tidak terjadi lagi.

    Mengenai usulan dibangunnya rumah sakit di Pantura, Agus Masykur menjelaskan hingga kini pihak dewan dengan pemerintah tengah membahasnya. Muncul beberapa alternatif, yaitu membangun rumah sakit baru atau meningkatkan kelas layanan Puskesmas Pamanukan menjadi Rumah Sakit Kelas C. Sedangkan untuk membangun rumah sakit harus dilakukan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk membahas segala sesuatunya.

    Setelah dialog kemudian para demonstran membubarkan diri dengan tertib dengan pengawalan parat dari Polres Subang.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus