Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Komisi I DPRD Jabar Evaluasi Usulan Dana Pilgub Tahun 2018

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_16920.jpg

    BANDUNG-Pihak Komisi I DPRD Jabar sudah menggelar pertemuan dengan KPU Jabar pekan ini. Pertemuan tersebut, dimaksudkan untuk mengetahui persiapan Pilgub jabar tahun 2018, diantaranya menyangkut persiapan pendanaan. Dalam pertemuan tersebut, KPU Jabar baru menyampaikan usulan  dana Pilgub Jabar dengan rentang usulan dana di kisaran Rp. 1,6 Trilyun sampai Rp. 1,8 trilyun.

    Atas usulan tersebut, Komisi I DPRD Jabar akan mengevaluasi atas kelayakan usulan dana tersebut.Hal tersebut, diutarakan Ketua Komisi I DPRD Jabar, H. Syahrir dalam keterangannya kepada jabarprov.go.id, Kamis (14/4).

    Untuk kepentingan evaluasi Komisi I DPRD Jabar akan meninjau daerah lain yang memiliki kesamaan  situasinya dengan Jabar. Untuk mengevaluasi kelayakan dana Pilgub, Komisi I DPRD Jabar juga menunggu Revisi UU Pilkada karena revisi UU tersebut akan menjadi bahan untuk rekomendasi evaluasi dana Pilgub Jabar tahun 2018.

    Hal yang dipertahankan, ujar Syahrir kualitas penyelenggaraan Pilgub Jabar tahun 2018 harus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, dalam pemantauan jabarprov.go.id, Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat sudah menyampaikan usulan dana Pilgub kepada Komisi I DPRD
    Jabar, Rabu sore (13/4).

    Yayat, dalam pertemuan tersebut memaparkan KPU Jabar telah merancang besaran dana Pilgub Jabar sebesar Rp. 1,8 trilyun. KPU Jabar, sejalan dengan arahan Pemprov. Jabar siap melaksanakan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran, bisa dilaksanakan dari beberapa pos anggaran.

    Pos anggaran yang berpeluang dilakukan efisiensi meliputi : bahan kampanye melalui pembuatan bahan kampanye 1 macam saja, pengurangan
    tenaga honorarium pemutakhiran data pemilih serta untuk biaya kampanye diserahkan kepada pasangan calon yang maju dalam Pilgub Jabar tahun
    2016. Seluruh opsi efisiensi, ujar Yayat tentunya membutuhkan persetujuan dari Parpol. (NR)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus