Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Gubernur : Perencanaan Cerdas Untuk Kehidupan yang Lebih Baik

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_16926.jpg

    BANDUNG–Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) membuka acara puncak Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk Penyusunan RKPD Jawa Barat 2017. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Horison Jl. Pelajar Pejuang 45 No.121 Bandung, Kamis (14/04/16).

    Gubernur Aher ingin Musrenbang dapat menghasilkan kemajuan yang terarah, bisa mencapai pembangunan secara bersama - sama, juga dapat menyelesaikan masalah yang ada secara bersama-sama.

    Untuk itu, perencanaan pembangunan penting dirumuskan secara matang. Perumusan rencana pembangunan yang ada perlu juga memperhatikan issu global dan nasional terkini, dalam berbagai aspek kehidupan. Supaya slogan '*Smart Plan, for better living*', yang dapat diartikan perencanaan yang cerdas untuk kehidupan yang lebih baik dapat dicapai. "Silahkan untuk Kabupaten/Kota rumuskan dan titipkan sejumlah program pada Tim Provinsi, agar secara bersama- sama diusulkan untuk didanai oleh APBN." Kata Aher.

    "Tentu saja saya ingin menekankan bahwa perencanaan sangat penting. Keberhasilan jarang terjadi tanpa perencanaan. Perencanaan kita berpijak pada berbagai hal, seperti kondisi global, nasional, yang mengitari semua kehidupan kita baik politik, sosial dan budaya," tambahnya.

    Adapun sejumlah isu penting yang menjadi prioritas yang dikemukakan Aher pada pertemuan ini diantaranya peningkatan di sektor pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat, ketahanan pangan, ketahanan keluarga, penanggulangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran terbuka, alih kelola SMA/SMK, Pilkada serentak di Kabupaten/Kota dan pencapaian indikator kerja serta misi pada RPJMD Jabar.

    Namun ada dua hal yang menurut Aher tidak bisa 'digeser' pada skala prioritas yang dirancang. Yaitu, satu pendidikan, dua kesehatan. Karena kedua- duanya adalah hal pokok. Pendidikan akan berkorelasi pada daya beli, yang berpengaruh sebanyak 94% pada kesejahteraan.

    "Maka kita terus melakukan pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan kelas - kelas baru, dan bantuan pendidikan lainnya. Kita akan membangun 100 sekolah baru SMK/SMA," ucapnya.

    Terkait dengan kesehatan, Aher mengungkapkan bahwa masalah kesehatan perlu didukung oleh tersedianya air bersih. Saat ini sebanyak 67% Masyarakat Jawa Barat bisa mengkonsumsi air bersih, 33% nya masih belum. Disisi lain, masalah sampah juga berpengaruh pada masalah kesehatan. Sampah yang tak tertangani dengan baik, akan menjadi sumber penyakit, yang
    berpengaruh pada turunnya kesehatan masyarakat.

    "Mungkin air dan sampah dulu perlu diselesaikan, baru kita fokuskan masalah kesehatannya." Sementara pada bidang perekonomian, saat ini Jawa barat masih tumbuh di angka 5,03%. Dimana laju ekonomi Jawa Barat mempengaruhi 20% Nasional. Namun, dalam perhitungan sensus ekonomi. Aher menginginkan ada perbaikan.

    "Kita harus bisa melakukan prioritas supaya bisa 'mentriger' urusan yang ada saat ini dan yang akan datang. Sekaligus saat ini kita sedang berusaha meluruskan sensus ekonomi kita. Sebab secara nasional, bahwa kontributor 43 % PDB nasional adalah industri pengolahan. Sementara pada saat ini 53% manufakturing industri ada di Jawa Barat. Tetapi saat
    dinasionalkan peringkat Jabar malah menempati posisi tiga Nasional," ungkap Aher.

    "Mudah - mudahan sekarang ada sensus ekonomi dapat diluruskan masalah ini. Tekanan Industrinya ada di Jabar, tapi ketika bayar PPh Badan ada di Jl. Thamrin dan Sudirman, Jakarta," ujar dia.

    Namun yang terpenting dari keseluruhan pembangunan yang ada, semuanya harus bermuara pada tiga hal. Aher mengungkapkan, laju ekonomi yang ada, pembangunan yang ada harus berpengaruh pada, "satu, bekurangnya kemiskinan secara signifikan, dua, berkurangnya pengangguran secara signifikan, tiga, Terjaganya daya dukung lingkungan hidup," kata dia.

    Maka hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun 2017 diantaranya, optimalisasi pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals), Pembangunan yang memperhatikan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN maupun RKP Tahun 2017, pengembangan prinsip good governance, dengan struktur organisasi pemerintah daerah.

    Sementara itu, dalam mewujudkan kemandirian masyarakat Jawa Barat diperlukan kebijakan pembangunan yang diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yaitu: 1. Optimalisasi pencapaian janji Gubernur dan indikator kinerja misi RPJMD untuk tahun 2017. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar (urusan wajib Provinsi). 3. Optimalisasi pembangunan sektoral, kewilayahan, dan kawasan perbatasan. 4. Optimalisasi implementasi reformasi birokrasi.

    Pada acara musrenbang ini, dilakukan pula penyerahan Piala Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2016 Tingkat Provinsi untuk tiga Kabupaten/ Kota terbaik dalam hal perencanaan pembangunan daerah, yang diraih oleh: terbaik 1 Kabupaten Garut, terbaik 2/Kota Depok, terbaik 3 kabupaten Kuningan.

    Untuk Kabupaten/Kota dengan Inovasi terbaik diraih Kota Bandung, terbaik 2 Kabupaten Cirebon, terbaik 3 Kabupaten Bandung.

    Tak sampai disitu, penghargaan Anugerah Satu Data Pembangunan Jawa Barat juga diberikan pada Kabupaten/Kota terbaik dalam bidang pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah. Untuk Kategori Kota diraih oleh Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Cimahi. Untuk Kategori Kabupaten diraih oleh, terbaik 1 Kabupaten Bandung, terbaik 2 Kabupaten Bogor, ketiga Kabupaten Majalengka.

    Pada saat yang sama, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) mengenai Pemanfaatan dan  Pengembangan Sains dan Tekonologi Kedirgantaraan dan Antariksa untuk Pembangunan Jawa Barat.

    Turut hadir pada kegiatan Musyawarah ini sekitar 1000 orang peserta undangan yang terdiri dari para Menteri atau perwakilan Pemerintah Pusat lainnya, perwakilan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ kota, Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Jawa Barat, Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Perbatasan, Tokoh Masyarakat dan Sesepuh Jawa Barat, Pimpinan Organisasi Sosial Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Warga Masyarakat Jawa Barat, Insan Pers serta perwakilan Pelajar dan Mahasiswa se- Jawa Barat.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus