Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Akselerasi Pelayanan Publik, Jabar Gandeng JPIP Untuk Gali Inovasi

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_16942.jpg

    BANDUNG-Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tengah menekankan sekaligus mendorong segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintahannya untuk terus berinovasi.

    Inovasi menjadi sebuah keniscayaan untuk mengakselerasi hadirnya kesejahteraan dan tercapainya hasil- hasil pembangunan yang dapat dirasakan penuh oleh masyarakat luas. Inovasi yang diharapkan merupakan suatu terobosan atau proses bisnis yang unik, menarik dan akseleratif.

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan bahwa sudah saatnya kini untuk berpikir 'out of the box', atau membuat terobosan baru bagaimana caranya membuat suatu proses (pelayanan) menjadi lebih efektif dan efisien dan membuat berbagai urusan menjadi mudah.

    "Memang inovasi itu mengasyikan, begitu kata Steve Job. Membuat orang 'penasaran' untuk terus bekerja, dan menemukan sesuatu yang baru. Terutama bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tugas utamanya melayani masyarakat atas nama negara. Oleh karena itu inovasi- inovasi kita perlu hadir pada pelayanan tersebut. Atau inovasi kita hadir pada proses pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada majunya ekonomi," ungkap Aher.

    Untuk itu Pemprov Jabar menggandeng Jawa Pos Institute Pro- Otonomi (JPIP), guna penggalian Inovasi Pelayanan Publik pada masing-masing OPD -nya. Rapat kerja antara Pemerintah Provinsi, para OPD, dan Kabupaten/Kota digelar di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate - Kota Bandung, Jum'at (15/04/16).

    JPIP merupakan sebuah lembaga yang melakukan monitoring dan evaluasi implementasi otonomi daerah. Seperti inisiasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), perumusan peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri (Permen), maupun bentuk pengukuran indeks tata kelola pemerintahan (governance index). JPIP sudah menjadi bagian dari perumusan sebagian peraturan tentang otonomi daerah.

    "Salah satu rahasia pelayanan publik itu bisa menjadi pelayanan yang baik dan efektif, salah satunya dengan mendorong OPD dan Kabupaten/Kota untuk terus berinovasi. Dorongan untuk  menjadi maju kan tidak satu variabel, tapi dari berbagai macam variabel, salah satunya pasti keinginan OPD dan kabupaten/kota untuk meningkatkan pelayanan publik. Maka disinilah JPIP, Institut Pro- Otonomi, akan membantu kita terkait dengan urusan inovasi," kata Gubermur Aher.

    Lebih lanjut Gubernur mengungkapkan, rapat ini digunakan untuk menggali inovasi sekaligus membuat perencanaan yang matang untuk jalan kedepannya. Menurutnya, perencanaan adalah kuncinya kesuksesan. Perencanaanlah akan membimbing untuk sukses. Meskipun perencanaan yang baik pun tidak menjamin sepenuhnya untuk sukses tetapi, kesuksesan tidak akan pernah terjadi tanpa perencanaan yang baik.

    "Teman-teman sekalian, oleh karena itu sebagaimana kita melakukan perencanaan pembangunan setiap tahun. Seperti kemarin kita baru melaksanakan Musrenbang tingkat Provinsi, tentu saja pada perencanaan pembangunan yang ada tema inovasinya, itu perlu dikemas dengan baik. Karena bisa jadi, meskipun kita berinovasi, tetapi inovasinya tidak dikemas, itu bukan inovasi. Karena akan terlihat biasa saja, bukan terobosan," ujarnya.

    "Contohnya Samsat Gendong, ternyata dampaknya dirasakan cukup bagus, mengejar para wajib pajak yang belum bayar pajak dengan tidak menimbulkan 'rasa takut'. Kan kalau tilang menimbulkan 'rasa takut'. Tetapi dengan cara ini tidak 'takut', tetapi uangnya (pajak/kewajiban) mereka dapat terpenuhi. Maka itulah, bagaimana inovasi untuk tidak menimbulkan kegaduhan, tapi dapat hasilnya," tambah Aher.

    Selain itu menurut Aher, inovasi juga bisa dihadirkan pada 'Social Movement'', bagaimana membuat sebuah inovasi gerakan sosial untuk 'meluruskan' perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Ia mencontohkan, "kan sekarang sudah mulai ada sifat- sifat individualisme di masyarakat. Kegiatan Ronda bersama sudah tidak diminati gitu, kemudian menyelesaikan sampah lingkungan juga sebagaian masyarakat merasa cukup dengan 'membayar' iuran saja kan !. Padahal bila dibuatkan 'Social Movement' yang unik, efeknya akan lebih hebat, lebih dahsyat dari pada sekedar 'bayar iuran' ke pihak ketiga," papar Aher.

    Tentu pada akhirnya, berbagai inovasi guna mengakselerasi pelayanan masyarakat untuk mendorong tercapainya hasil- hasil pembangunan ini, seperti sering dirinya sampaikan bahwa seluruhnya harus bermuara pada 3 hal, yakni: Tuntasnya Kemiskinan, Terselesaikannya masalah pengangguran, dan terjaganya kelestarian lingkungan. "Itulah rumusan kita," pungkas Aher.

    Sementara itu Direkrur Eksekutif JPIP Rohman Budijanto mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berpengalaman sejak tahun 2001. Dengan nama pro- otonomi, ia mengaku pihaknya ingin otonomi itu sukses.

    "Jadi kita mengawal bagaimana para invator kabupaten/Kota, juga di SKPD, atau OPD di suatu daerah, bagaimana para inovator itu merasa ditemani, diapresiasi, dan dikritik. Sehingga mereka terpacu unruk berinovasi demi sebuah kemajuan," kata Budijanto.


    "Sebenarnya Pak Gubernur ini kan ingin memotivasi seluruh jajaran pemerintahan di Provinsi Jawa Barat agar makin inovatif dan makin responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik," katanya.

    Senada dengan Aher, menurutnya banyak bidang yang perlu mendapat sentuhan inovasi, misalnya bidang ekonomi, pendidikan, bidang partisipasi politik, semuanya banyak. Pada Rapat Kerja tersebut, pihaknya akan menyimak, mengevaluasi, menilai, bagaimana inovasi yang telah dibuat, sedang dilaksanakan, dan akan dirancang bisa dikembangkan lebih lanjut

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus