Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Raperda Pemberdayaan Nelayan Disetujui

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_17177.jpg

    BANDUNG-DPRD Jabar bersama Pemprov. Jabar menyetujui terbentuknya Perda baru. Adapun Perda baru yang disetujui untuk diterbitkan adalah Perda tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

    Perda tersebut yang merupakan prakarsa dari DPRD Jabar, disetujui dalam sidang paripurna DPRD Jabar yang berlangsung Jum’at (29/4). Persetujuan Perda ditandatangani Ketua DPRD Jabar Ine Purwadewi  dan Gubernur Jabar,  H. Ahmad Heryawan.

    Terkait penetapan Perda tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, sebelumnya Pansus Perda tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dalam laporannya yang dibacakan Dede T. Widarsih melaporkan perihal substansi dalam Perda tentang Pedoman  Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

    Substansi tersebut meliputi : pendataan nelayan yang terintegrasi dengan sistem informasi pengembangan usaha penangkapan ikan dan sistem informasi pembangunan daerah, penyediaan sarana pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) serta penyediaan sarana perikanan untuk membantu nelayan dalam melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan berupa kapal yang dilengkapi dengan alat navigasi, perlengkapan keselamatan berlayar dan palka berinsulasi serta alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

    Substansi berikutnya : perlindungan hak nelayan terhadap aksesibilitas ke pantai dan laut untuk melakukan kegiatan usaha perikanan, jaminan untuk kepastian usaha nelayan untuk mengatur usaha penangkapan ikan yang telah ditetapkan serta pelarangan melakukan perbuatan yang berpotensi atau mengakibatkan pencemaran lingkungan perairan.

    Hal-hal lain yang menjadi substansi dalam Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan, mendorong penjaminan terhadap resiko penangkapan ikan dalam bentuk Asuransi, memfasilitasi bantuan hukum pada nelayan yang mengalami permasalahan hukum, bantuan permodalan dan investasi untuk nelayan serta memberikan bantuan sosial kepada nelayan. (NR)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus