Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Para Pemuka Agama di Jabar Gelar Deklarasi Damai

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Deklarasi-damai-para-pemuka-agama.jpg

    BANDUNG- Menyikapi terjadinya permasalahan keberagaman serta kekerasan dalam masyarakat yang sering terjadi akhir-akhir ini, para tokoh perwakilan umat beragama se-Jawa Barat menandatangani Pernyataan Bersama Para Pemuka Agama di Jawa Barat atau menggelar Deklarasi Damai, bertempat di Aula Barat, Gedung Sate, Bandung, Senin (14/2) sore.

    Pertanyataan Bersama Para Pemuka Agama di Jawa Barat itu ditandatangani oleh Ketua MUI Jawa Barat KH.A. Hafiz Utsman, Uskup Bandung MGR. Ignatius Suharya, Ketua PGIW Jawa Barat Pdt. Krisna Ludya Suryadi, Ketua Walubi Jawa Barat, Handoyo Oyong, Ketua Parisadha Hindu Dharma Putu Sulatra, Ketua Matakin Jawa Barat Bambang Sukoco. Penandatanganan disaksikan oleh Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan, Panglima Kodam III/Siliwangi Mayjen TNI Moeldoko, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Irjen Pol. Suparni Parto, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Soegianto, SH dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. Irfan Suryanagara. Hadir dalam acara deklarasi damai atau penandatanganan Pernyataan Bersama Para Pemuka Agama di Jawa Barat tersebut unsur Muspida Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, para pemuka agama kabupaten/kota se-Jawa Barat dan para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Berikut ini Pernyataan Bersama Para Pemuka Agama di Jawa Barat: Pertama, Prihatin Atas terjadinya konflik antara jemaat Ahmadiyah dengan kelompok masyarakat di Cikeusik Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dan Konflik masyarakat yang mengakibatkan rusaknya tempat ibadah di Temanggung Provinsi Jawa Tengah.

    Kedua, bertekad untuk membina kerukunan antar umat beragama, khususnya yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat serta mendukung upaya pemerintah dalam melindungi usaha penduduk untuk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

    Ketiga, bertekad untuk mengupayakan penyelesaian masalah antar umat beragama, melalui forum dialog dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat.

    Keempat, senantiasa melakukan koordinasi dan melaporkan secepatnya kepada instansi yang berwenang apabila melihat adanya indikasi terjadinya konflik sosial dan tindakan melawan hukum, serta mengajak kepada seluruh komponen masyarakat agar senantiasa mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan demi terciptanya suasana yang kondusif dan damai di wilayah Jawa Barat. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus