Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemerintah Segera Terbitkan Produk Hukum UMKM

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/kemendag.jpg

    Bandung - Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menunjang sektor ekonomi, namun belum pernah dilindungi oleh peraturan perudang-undangan. Hal itu sering memunculkan konflik antara pasar modern dengan tradisional terutama terkait jarak.

    Melihat kondisi itu, Kementerian Perdagangan RI melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, berencana untuk menerbitkan produk hukum yang berkaitan dengan UMKM, pasar tradisional, dan pasar modern.

    “Bentuknya tidak tercantum dalam Undang-Undang, tetapi menjadi dasar bagi kami untuk menerbitkan kebijakan mengenai kelangsungan pelaku UMKM, pasar tradisional, dan pasar modern agar ketiganya dapat menjalin sinergitas," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Gunaryo, dalam Diskusi Forum Wartawan Kementerian Perdagangan (Forward) di Hotel Savoy Homann Bandung.

    Gunaryo menambahkan produk hukum itu mendorong pasar modern supaya lebih melibatkan para UMKM.

    Sementara terkait pengembangan pasar tradisional, Gunaryo mengungkapkan, tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp 5 miliar hingga Rp 15 miliar untuk mengembangkan pasar-pasar tradisional di 10 kabupaten dan kota tanah air. Sayangnya, di antara ke-10 daerah itu, tidak ada alokasi untuk Jabar. "Ini berkaitan dengan ketersediaan anggaran," terangnya.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus