Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Jawaban Eksekutif atas Dua Buah Raperda

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_17425.jpg

    SUBANG – Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Subang akan melakukan optimalisasi pajak daerah. Sementara itu guna meningkatkan pemahaman masyarakat akan pajak daerah akan sosilisasi melalui berbagai media dan melakukan peningkatan pelayanan.

    Hal tersebut disampaikan Plt Bupati Subang, Imas Aryumningsih saat membacakan Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD pada 2 buah Raperda dalam Sidang Paripurna di Ruang Sidang DPRD Kab Subang, Senin (16/5/2016).

    Sidang Paripurna mengagendakan Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap dua buah Raperda yaitu Perda No 10/2010 tentang Pajak Daerah dan Raperda Perubahan Perda No 5/2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

    Selanjutnya apabila operasional telah siap, sistem pembayaran pajak on-line akan disosialisasikan dengan intensif. Kemudian dilakukan peningkatan kapabilitas petugas pajak daerah.

    Sedangkan terhadap penunggak pajak akan dilakukan penagihan pajak melalui STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) bersama Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan penagihan yang sulit serta pengenaan denda/sanksi.

    “Guna menghindari penyimpangan pungutan pajak daerah, kami akan melakukan pengawasan, pemberlakuan SOP serta peningkatan pengelolaan administrasi,” imbuhnya.
    Adapun besaran NJOP ditetapkan 3 tahun sekali, untuk daerah tertentu yang memiliki peningkatan pembangunan yang cepat dapat ditetapkan setahun sekali.

    Selanjutnya jawaban pada pemandangan umum fraksi atas Raperda perubahan Perda No 5/2012 tentang Retribusi Jasa Umum, pada dasarnya sependapat dilakukan perubahan retribusi jasa umum. Terkait retribusi menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Subang ada 410 menara telekomunikasi, dengan rincian 409 berijin dan 1 tidak berizin dengan 393 milik operator/BTS dan 17 menara tanpa operator/BTS. Selanjutnya akan dilakukan pengaturan dan pengendalian menara, salah satunya dengan cara pengaturan titik koordinat.

    Adapun nilai PAD menara telekomunikasi untuk tahun 2014 sebesar 1.858.014.360 rupiah,  tahun 2015 sebesar 2.062.773.578 rupiah dan untuk 2016 belum diusulkan.

    Usai pembacaan jawaban eksekutif, kemudian dibentuk 2 kelompok Pansus, yaitu Pansus Raperda Perubahan Perda No 10/2010 tentang Pajak Daerah yang dipimpin oleh Dadan Yudaswara dan Pansus Raperda Perubahan Perda No 5/2012 tentang Retribusi Jasa Umum dipimpin oleh Supriatna

    Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Subang Ir. Beni Rudiono, Wakil ketua I Sdr. Handra Purnawan dan Wakil Ketua III Sdr. H. Ahmad Rizal serta diikuti 42 orang Anggota DPRD dan turut dihadiri Unsur Pimpinan TNI/Polri, Kepala Dinas / Instansi / Lembaga, para Kepala SKPD, Para Camat, Para Kepala Desa, tokoh masyarakat.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus