Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    APDESI Wadah Kepentingan Masyarakat

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_17497.JPG

    BANDUNG-Bupati Bandung H.Dadang Mochamad Naser, menghimbau APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Bandung agar bisa lebih aktif, inovatif dan kreatif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat desa dalam segala bidang.

    Himbauan tersebut disampaikan ketika Bupati Dadang Naser membuka kegiatan Musyawarah Cabang (Muscab) IV DPC (Dewan Perwakilan Cabang) APDESI Kabupaten Bandung yang berlangsung di Gedung Moch.Toha Soreang, Kamis (19/05/2016).

    Dadang Naser menilai APDESI bisa menjadi wadah konsultasi dan pemersatu sesama kepala desa, yang dapat menciptakan komunikasi dan kerukunan antar masyarakat desa se-Kabupaten Bandung,

    “Sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Bandung,  Saya berharap keberadaan APDESI bisa mempercepat pembangunan di desa dalam memenuhi kepentingan masyarakat,” ucap Dadang Naser.

    Pada kesempatan itu, Dadang mengingatkan agar para kepala desa senantiasa meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur desanya dalam mengelola dana desa.

    “Jika mereka faham dalam mengelola desa dan sesuai aturan, maka perangkat desa akan merasa bertanggungjawab dan tidak seenaknya memanfaatkan dana itu,” tegas Dadang.

    Pendanaan besar yang bersumber dari pusat dan daerah tersebut, diharapkan Dadang mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh masing-masing desa sesuai dengan RPJMDES, RKPDES dan APBDES.

    “Penggelontoran dana desa yang besar akan dicermati dan tidak akan lepas perhatian dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dana,” ungkapnya.

    Dari hasil pengkajian KPK sejak Januari 2015 lalu, sedikitnya telah ditemukan 14 potensi persoalan pengelolaan dana desa pada 4 aspek. Yakni aspek regulasi dan kelembagaan, tatalaksana, pengawasan dan aspek SDM. “Ini penting untuk dijadikan perhatian kita semua, agar tidak terjadi persoalan hukum di kemudian hari,” ujarnya.

    Dia menyarankan, dalam pengelolaan desa dapat bekerjasama dengan PT.BPR Kertaraharja Kabupaten Bandung. “Sebagai BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan satu-satunya milik Pemkab Bandung ini  telah memiliki cabang hampir di tiap kecamatan. Saya berharap pemerintah desa bisa menjadi pemegang saham bersama dengan Pemkab Bandung,” pungkasnya pula.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus