Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    UU Pilkada Hasil Revisi Disahkan

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_17691.jpg

    BANDUNG-Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini memberikan catatan kritis atas Revisi UU Pilkada yang telah disahkan dalam rapat paripurna bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6).

    Salah satu catatan kritis yang disoroti Jazuli adalah keharusan legislator (DPR, DPRD, dan DPRD) yang diharuskan mundur saat berkompetisi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Padahal, di sisi lain, calon yang berasal dari petahana hanya cukup mengajukan cuti

    “Fraksi PKS sejak awal memperjuangkan agar Anggota Legislatif tidak perlu mengundurkan diri. Sikap ini diperjuangkan bukan untuk melindungi para legislator apalagi mendorong untuk rakus kekuasaan, tapi lebih pada keinginan untuk menegakan keadilan dan memperbaiki sistem demokrasi dalam Pilkada,” jelas Jazuli dalam siaran pers yang diterima jabarprov.go.id, Kamis (2/6) malam.

    Dalam hal Keadilan (equal treatment), Jazuli mempertanyakan perbedaan perlakuan antara petahana dengan legislator yang harus mundur. Padahal, jika legislator tidak diharuskan untuk mengundurkan diri, hal itu akan semakin menyemarakkan kontestasi demokrasi di daerah, agar dapat memunculkan banyak alternatif calon yang mumpuni dan kompetitif.

    “Fakta membuktikan, ketika calon incumbent cukup kuat maka tokoh lokal tidak ada yang berani maju, akhirnya dipaksakan maju calon boneka atau ‘calon seadanya’. Jika legislator, khususnya di pusat tidak perlu mundur, maka pasti akan muncul tokoh-tokoh sebanding yang bisa maju,” papar Jazuli.

    Meskipun demikian, Fraksi PKS tetap menghormati keputusan mayoritas fraksi di DPR hingga pengesahan RUU tersebut di rapat paripurna, dikarenakan sudah ditempuh melalui mekanisme yang demokratis.

    “Fraksi PKS menghormati pengambilan keputusan RUU ini yang sudah ditempuh secara demokratis. Mudah-mudahan penyelenggaraan Pilkada makin demokratis dan berkualitas,” ungkap Jazuli. (Adi)

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus