Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Di Daerah Perbatasan Peran Pemprov. Jabar Patut Ditingkatkan

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/logo_jabar.jpg

    Anggota Komisi A DPRD Jabar, Gantira Kusumah dalam keterangannya kepada jabarprov.go.id (24/2) mengatakan DPRD Jabar dalam tahun ini telah menggelar kunker ke beberapa daerah perbatasan seperti Kuningan, Bogor dan Bekasi. Dari hasil kunker terungkap dalam era pemerintahan yang menganut sistem otonomi daerah peran Pemprov. Jabar patut ditingkatkan khususnya yang berkaitan dengan kerjasama antar Kabupaten/Kota.

    Di daerah perbatasan yaitu Kuningan dan Cirebon sempat terjadi konflik yaitu  yang memproduksi air bersih yang selanjutnya air bersih tersebut diambil sebagian untuk keperluan masyarakat Cirebon. Kerjasama tersebut, karena terjadi miss komunikasi menyebabkan konflik, Pemda Cirebon hingga saat ini belum melunasi kewajibannya untuk membayar tagihan pengambilan air bersih, yang menurut pengakuan Pemkab Kuningan uang yang belum bisa ditagih mencapai ratusan juta rupiah.Atas temuan tersebut, peran Pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota masih dibutuhkan.

    Peran Pemprov. Jabar juga dibutuhkan di daerah-daerah perbatasan DKI Jakarta seperti Bogor dan Bekasi. Untuk daerah tersebut, Pemerintah Provinsi diminta dapat membangun koordinasi untuk menertibkan pajak kendaraan bermotor sebab banyak penduduk yang tinggal di Jabodetabek tetapi mempergunakan nomor kendaraan DKI Jakarta.

    Koordinasi juga harus dibangun dengan Pemerintah Provinsi perbatasan seperti DKI Jakarta. Koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta salah satunya diharapkan agar terjadi sharing dalam hal sumbangsih PAD terutama dari pajak kendaraan bermotor.

    Peran Provinsi dalam memfasilitasi kegiatan pembangunan ke Kabupaten/Kota dinilai sudah proporsional, melalui bantuan dana ke Kabupaten/Kota sudah rutin setiap tahun dengan rata-rata Rp.11 miliar per Kabupaten/Kota. Untuk tahun 2010 dan tahun 2011 saja dana bantuan Kabupaten/Kota berkisar antara Rp.11 miliar sampai Rp.20 miliar untuk masing-masing Kabupaten/ Kota. Besar kecilnya dana bantuan disesuaikan dengan kondisi Kabupaten/Kota serta permohonan dari Walikota/Bupati. (Nur)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus