Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Dorong Sektor KUMKM Pemprov Jabar Siap Kucurkan Rp 100 Miliar

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/kur-copy1.jpg

    Bandung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar tahun ini  mengucurkan dana untuk meningkatkan kapasitas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) di Jabar senilai Rp100 miliar.

    Kepala Dinas KUMKM Jabar, Wawan Hernawan mengatakan dana Rp 100 miliar tersebut akan dibagi dalam tiga program yakni Rp 10 miliar berupa dana bantuan sosial (bansos) untuk pengembangan KUMKM lalu sebagai fasilitasi dinas untuk melakukan berbagai aktivitas yang menunjang KUMKM, seperti pameran dan lain-lain sebesar Rp10 miliar.

    "Sisanya, Rp 80 miliar, berupa kredit bergulir bagi KUMKM," ungkap Wawan.

    Dana bansos KUMKM senilai Rp 10 miliar, menurut Wawan, merupakan bagian program pembangunan KUMKM Jabar untuk  menempatkan peran dan posisi pelaku KUMKM dalam perekonomian regional.

    "Dana itu kami serahkan kepada koperasi-koperasi. Nanti, koperasi-koperasi yang mengelolanya. Pengelolaan oleh koperasi sifatnya dana bergulir kepada para anggotanya. Artinya, para anggotanya punya kewajiban untuk mengembalikan dana itu jika mendapat kucuran koperasi yang menanganinya. Namun, koperasi tidak berkewajiban mengembalikannya kepada Pemprov Jabar karena sifatnya dana bansos," tegas Wawan.

    Wawan menambahkan di Jabar, pelaku KUMKM merupakan pelaku ekonomi yang dominan, atau mencapai 99,9% dari  total seluruh pelaku usaha.

    Pada 2009 jumlah koperasi di Jabar sendiri, menurut Wawan, mencapai 22.664 unit sedangkan UMKM sebanyak 8.249.752 unit.

    "Daya serap tenaga kerja KUMKM itu cukup signifikan. Data menunjukkan, pada 2009, kehadiran KUMKM di Jabar mampu menyerap tenaga kerja sebesar 15.027.594 orang atau 87,12% total pekerja. Kontribusi KUMKM terhadap perekonominan Jabar pada 2009 mencapai 60,86%.”

    Namun menurut dia, banyaknya pelaku KUMKM tersebut tidak berbanding lurus dengan produktivitas hanya mencapai 3,47%. Ini terjadi karena kelemahan akses terhadap aspek sumber daya manusia, pasar, permodalan, teknologi, bahan baku, dan tempat usaha.

    Dia menambahkan dana Rp 10 miliar bagi dinas peruntukannya bagi sarana pendukung segala aktivitas Dinas KUMKM Jabar. Seperti mengadakan berbagai kegiatan pelatihan-pelatihan, pameran, dan lainnya. Sementara dana senilai Rp 80 miliar merupakan dana bergulir. Untuk menyalurkannya masih menunggu perda.

    "Butuh peraturan, semacam perda, agar ada payung hukumnya. Soal lembaga perbankan mana saja yang bekerja sama dengan pemprov, hingga kini, belum ditentukan.” guh

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus