Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Layanan Online dan LTSP Cegah Percaloan TKI

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/konsolidasi-nakertran2.jpg

    BANDUNG- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat  melakukan kerjasama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)  dalam pelayanan TKI secara online. Pelayanan tersebut mencakup pendataan proses dokumen calon TKI yang akan bekerja di luar negeri, data kepulangan TKI, dan data untuk pengaduan permasalahan TKI. Sistem online ini merupakan proyek percontohan yang dilakukan di Indonesia.

    Sistem online tersebut akan terkoneksi dari seluruh kantor Disnaker di Jabar dengan pusat data BNP2TKI, termasuk ke jaringan pendataan kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung. BP3TKI Bandung adalah unit pelaksana teknis pelayanan TKI di bawah BNP2TKI untuk wilayah Jawa Barat.

    Jadi, ada tiga sistem kerja dalam kerjasama pelayanan TKI online tersebut. Pertama, sistem pendataan untuk proses penempatan atau keberangkatan calon TKI ke luar negeri. Kedua, pendataan kepulangan TKI. Ketiga, pengaduan permasalahan TKI.

    Dengan adanya LTSP, maka dokumen lengkap calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri dari Jawa Barat masuk ke Crisis Centre BNP2TKI. Sehingga tidak mungkin terjadi pemalsuan dokumen calon TKI ataupun tindak percaloan dan perdagangan manusia.

    Pengadaan komputer akses internetnya dilakukan oleh Pemprov Jabar dan BNP2TKI. Sedangkan penyediaan perangkat lunaknya oleh BNP2TKI. Terkait dengan hal tersebut, BNP2TKI telah melatih sejumlah tenaga yang akan menangani pelaksanaan sistem online tersebut.

    Selain membuka layanan online, Pemprov Jabar juga membangun Lembaga Terpadu Satu Pintu (LTSP) untuk memudahkan dalam perekrutan sampai keberangkatan TKI ke luar negeri. LTSP melibatkan unsur Disnaker kabupaten/kota, BP3TKI, imigrasi, dinas kependudukan, dinas perhubungan, dinas sosial, dinas kesehatan dan asuransi TKI.

    Program satu atap tersebut nantinya akan menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi pada TKI, seperti penganiayaan oleh majikan.

    Menurut Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan, melalui pelayanan secara online dan satu atap, pemberangkatan TKI asal Jabar akan semakin baik dan terpantau. TKI akan semakin terlindungi.

    Apalagi, kata Gubernur, Jawa Barat merupakan daerah pengirim TKI ketiga terbesar di Indonesia. Tidak ada larangan untuk bekerja di luar negeri, karena jiwa petualang itu harus dimunculkan untuk negara-negara yang penduduknya padat.

    Namun, menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara bertahap akan menekan jumlah tenaga kerja informal yang dikirim ke luar negeri.

    “Kami menargetkan agar tenaga kerja yang dikirimkan ke luar negeri adalah tenaga kerja sektor formal yang terlatih,” katanya. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus