Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Sosialisasi Pergub Pelarangan Aktivitas Jamaah Ahmadiyah

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/DSC_2751.new_.jpg

     

    BANDUNG-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menggelar sosialisasi Pergub Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelarangan Aktivitas Jamaah Ahmadiyah, di Graha Bhayangkara Jalan Cicendo Kota Bandung, Senin (7/3). Sosialisasi dihadiri oleh Ketua DPRD Jawa Barat Ir.Irfan Suryanegara, Kapolda Jabar Irjen Pol Suparni Parto, Pangdam III Siliwangi Mayjen Moeldoko,Kajati Jabar Sugiyanto, Ketua MUI Jawa Barat KH Hapidz Utsman dan para bupati/ walikota se-Jawa Barat.

    Gubernur Jabar, H. Ahmad Heryawan mengatakan, sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari dikeluarkan Pergub Nomor 12 Tahun 2011, Kamis (3/3) lalu.

    "Sosialisasi ini tentunya akan dilanjutkan ke tingkat kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan," katanya. Menurutnya, sosialisasi ini untuk lebih menjamin eksistensi rasa aman pada masyarakat  Jawa Barat. Di samping itu agar pemahaman masyarakat terahdap Pergub lebih mendalam.

    "Supaya poin pada Pergub dipahami dengan baik sehingga di lapangan masyarakat tidak melakukan tindakan  yang beragam. Makanya sosialisasi dilakukan bersama-sama," ujar Gubernur.

    Adapaun tujuan dari sosialisasi ini, kata Gubernur, ialah untuk memelihara Kamtibmas dari adanya pertentangan akibat paham keagamaan menyimpang,

    Pergub Nomor 12 Tahun 2011 ini, didasarkan pada tujuh dasar hukum, salah satunya adalah SKB 3 Menteri dan 12 Butir Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh seluruh pihak termasuk oleh Jamaah Ahmadiyah.

    Dengan adanya pergub tersebut, maka seluruh pengangut, anggota dan pengurus Ahmadiyah dilarang melakukan aktivitas dan atau kegiatan dalam bentuk apapun.

    Adapun aktivitas yang dilarang ialah larangan penyebaran ajaran Ahmadiyah secara tulisan, lisan, ataupun melalui media elektronik. Juga larangan pemasangan papan nama organisasi jamaah Ahmadiyah di tempat umum, tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan atribut jamaah Ahmadiyah.

    Pergub itu juga melarang anggota masyarakat melakukan tindakan anarkis dan atau perbuatan yang melawan hukum terkait Jamaah Ahmadiyah. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus