Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    UU Haji Akan Pisahkan Regulator dan Eksekutor

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_18521.jpg

    BANDUNG–Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menegaskan, dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang penyelenggaraan haji, salah satu pasal yang direvisi adalah dipisahkannya antara lembaga regulator dan eksekutor dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Hal itu diungkapkan Sodik saat berada di Bandung, Kamis siang (4/8).

    “Kita sedang bahas terus revisi itu, dan yang paling mendasar adalah rencananya akan dipisahkan antara lembaga regulator yang dalam hal ini Kementerian Agama, dan lembaga atau badan penyelenggara atau eksekutornya nanti” ujar Sodik.

    Pemisahan lembaga itu akan membuat penyelenggaraan ibadah haji lebih profesional dan akuntabel, sehingga pelayanan calon jemaah bisa ditingkatkan.

    “Ini demi kepentingan layanan terhadap calon jemaah haji di Indonesia. Selama ini kan regulator dan eksekutornya Kementerian Agama. Badan penyelenggaranya nanti bisa dibentuk baru dengan orang-orang profesional baik di bidang travel maupun pelayanan ibadahnya” jelas Sidik. (Pun)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus