Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Program Penyelia Mitra Tani Harus Tetap Dilanjutkan

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_18759.jpg

    BANDUNG-Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin menilai keberadaan tenaga pendamping Penyelia Mitra Tani (PMT) yang berada di bawah wewenang Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, menjadi hal yang harus dilanjutkan.

    Sebab, program yang diluncurkan sejak tahun 2008 ini, berperan penting dalam mendukung pencapaian Swasembada Pangan yang dicanangkan oleh Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

    “Dalam rangka Swasembada Pangan, kehadiran PMT tidak dapat dinafikan. Oleh karena itu, PMT mempunyai fungsi dan peran stategis untuk mendampingi para petani yang tergabung dalam kelompok Gapoktan (Gabungan Kelompok Petani),” kata Akmal dalam siaran pers yang diterima jabarprov.go.id, Minggu (21/8).

    Dikatakan, menurut salah seorang tenaga pendamping PMT, program ini direncanakan untuk dihentikan pada Bulan Agustus 2016 ini karena tidak adanya alokasi anggaran dari Kementerian Pertanian.

    “Padahal anggaran Kementerian Pertanian 27 Miliar, sedangkan Program PMT tidak sampai satu persen. Dana 27 Miliar tersebut bukan dana kecil, maka butuh pendampingan ke petani. Oleh karena itu, keberadaan PMT menjadi sangat dibutuhkan oleh kelompok tani,” katanya.

    Dengan demikian, tambah Akmal, Komisi IV bersama Dirjen PSP Kementan akan serius mengkaji agar dasar hukum program tersebut menjadi kuat. Sebab, dari segi kebutuhan, keberadaan pendamping petani, khususnya pertanian organik, jumlahnya terus berkurang setiap tahun.

    “Oleh karena itu, kami mohon juga agar para pendamping PMT ini menyampaikan ke kepala daerah, DPRD, dan petani di daerah masing-masing, agar persoalan ini menjadi masalah nasional dan kehadiran PMT sangat dibutuhkan,” katanya.

    Hingga kini, para pendamping PMT tersebut mengaku telah bertemu dengan Pimpinan Komisi IV DPR RI agar melakukan komunikasi intensif ke Kementerian Pertanian. Berharap, DPR RI akan memperjuangkan alokasi anggaran serta kejelasan status, baik diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau diperpanjang kontrak hingga tahun 2019. (ADI)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus