Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    LKBH Korpri Jabar Gelar Rakor

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_18943.jpg

    BANDUNG-Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH Korpri) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi (rakor) pada tanggal 31 Agustus hingga 2 September 2016 di Hotel Horison, Kota Bandung.

    Rakor LKBH Korpri ke-3 ini mengambil tema “Hak Diskresi dan Perlindungan Hukum Bagi PNS/ASN Berdasarkan UU No.5/ 2014, UU No.23/ 2014 dan UU No.30/ 2014”.

    Ketua LKBH Korpri Provinsi Jawa Barat, R. Ruddy Gandakusumah menyatakan tujuan diselenggarakannya rakor tersebut ialah untuk penguatan persepsi diskresi oleh pejabat pemerintah guna mempercepat proses penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

    Rakor ini dibuka oleh Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM Jawa Barat,  Achadiat Supratman Sanro'i SH.,M.H mewakili Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan.

    Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan berharap rakor ini bisa menjadi salah satu media pendorong bagi pemerintah pusat untuk membuat MOU terhadap persoalan diskresi tersebut.

    “Saya berharap rakor ini bisa menjadi salah satu media untuk mendorong pemerintah pusat agar membuat MoU atau nota kesepahaman diantara aparat penegak hukum yang kemudian diikuti sampai dengan tingkat provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya agar terdapat suatu pemahaman dan persepsi yang sama terhadap persoalan diskresi tersebut” katanya.

    Rakor yang berlangsung selama 3 hari ini menampilkan nara sumber, yaitu Kepala BPKP Jawa Barat Deni Suardini, Anwarudin Sulistiyono, SH.,MH dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Guru Besar Fakultas Hukum Unpad Prof. Dr.Indra Perwira, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Korpri Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH.,MH. (ADI)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus